[{"_1":2,"_132":-5,"_133":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","47a60683-b382-4811-98c5-3b8fae00d48a","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_128":129,"_130":131},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":118,"_119":120,"_121":122,"_123":124,"_125":-5,"_126":127},"title","Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal","short_title","Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021","number","4","year","2021","published_date","2021-03-29","effective_date","2021-06-02","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","23a7d5cf-f512-4ae3-a467-9b28d1e989f5","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal","short_name","Peraturan BKPM","subjects",[68,71],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"08d47910-8898-4f93-abec-3bdaafd3376a","Investasi & Penanaman Modal",{"_6":72,"_55":73,"_57":-5},"52ab02bc-b4c7-47db-becc-c90c58185c43","Standar & Pedoman Teknis","tags",[],"location","Badan Koordinasi Penanaman Modal","place_of_enactment","Jakarta","theme","Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2021
Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal NO. 4, BN 2021/ NO 272; https://jdih.bkpm.go.id/ : 128 HLM
Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal TENTANG Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal ini mulai berlaku pada tanggal 02 Juni 2021. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 934) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 821) dan Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 308).","scope_and_parties","","policy_content","Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal ini mengatur pedoman dan tata cara pelayanan perizinan berusaha berbasis risiko dan fasilitas penanaman modal. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk mencapai pelayanan perizinan berusaha berbasis risiko dan fasilitas penanaman modal yang terintegrasi secara elektronik, terstandar, cepat, sederhana, dan transparan. Layanan yang diatur meliputi penerbitan Perizinan Berusaha (mencakup data pelaku usaha, data usaha, Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Berusaha untuk menunjang kegiatan usaha, perubahan data usaha, pengembangan usaha, serta penggabungan, peleburan, dan pembubaran usaha) dan layanan Fasilitas Penanaman Modal (mencakup fasilitas fiskal dan non fiskal). Fasilitas fiskal meliputi pembebasan bea masuk atas impor, fasilitas pajak penghasilan, pengurangan pajak penghasilan badan, dan fasilitas terkait lainnya. Fasilitas non fiskal berupa rekomendasi keimigrasian. Peraturan ini juga mengatur tentang pelaksanaan Perizinan Berusaha melalui Sistem OSS, termasuk hak akses, penerbitan NIB, persyaratan dasar, data kegiatan usaha, RPTKA, BPJS, dan wajib lapor ketenagakerjaan. Selain itu, diatur pula mengenai ketentuan nilai investasi dan permodalan bagi UMK-M dan usaha besar, kewajiban divestasi, serta ketentuan bidang usaha. Peraturan ini juga mengatur mengenai Perizinan Berusaha Berbasis Risiko untuk kantor perwakilan dan badan usaha luar negeri.","transitional_provisions","1. Pelaku Usaha yang telah memiliki NIB dan Perizinan Berusaha yang berdasarkan komitmen atau belum berlaku efektif sebagaimana ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018, Sistem OSS memberikan notifikasi bahwa Pelaku Usaha wajib melakukan konfirmasi kembali atas data usaha sebelumnya untuk kemudian Sistem OSS melakukan penyesuaian Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.\n2. Dalam hal atas Perizinan Berusaha lama telah dilakukan penyesuaian Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Sistem OSS memberikan notifikasi kepada kementerian/lembaga pemerintah non kementerian terkait dan Pelaku Usaha sebagai dasar proses permohonan Fasilitas Penanaman Modal yang meliputi: fasilitas pembebasan bea masuk atas impor; fasilitas pajak penghasilan untuk penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau di daerah-daerah tertentu; fasilitas pengurangan pajak penghasilan badan; fasilitas pengurangan pajak penghasilan badan dan fasilitas pajak penghasilan untuk penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau di daerah-daerah tertentu pada KEK; fasilitas pengurangan penghasilan bruto atas kegiatan penelitian dan pengembangan tertentu di Indonesia; fasilitas pengurangan penghasilan bruto atas penyelenggaraan praktik kerja, pemagangan dan/atau pembelajaran dalam rangka pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia berbasis kompetensi tertentu; dan fasilitas pengurangan penghasilan neto atas penanaman modal baru atau perluasan usaha pada bidang usaha tertentu yang merupakan industri padat karya.\n3. Permohonan Perizinan Berusaha yang diajukan sebelum diberlakukannya Peraturan Badan ini, diproses dengan menggunakan Sistem OSS dan/atau prosedur yang berlaku sampai diberlakukannya Peraturan Badan ini.\n4. Pelaku Usaha yang telah memiliki Perizinan Berusaha yang masih berlaku sebelum Peraturan Badan ini diundangkan tetap dapat digunakan sesuai kegiatan usaha.\n5. Pelaku Usaha yang telah mendapatkan Perizinan Berusaha yang masih berlaku sebelum Peraturan Badan ini diundangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan belum memiliki NIB, Pelaku Usaha wajib mendaftarkan NIB melalui Sistem OSS.\n6. Perizinan Berusaha yang telah diajukan oleh Pelaku Usaha sebelum berlakunya Peraturan Badan ini dan belum diterbitkan Perizinan Berusahanya, diproses melalui Sistem OSS sesuai dengan ketentuan Peraturan Badan ini.\n7. Pelaku Usaha yang telah mendapatkan Perizinan Berusaha sebelum Peraturan Badan ini mulai berlaku dan memerlukan Perizinan Berusaha yang baru, diatur ketentuan sebagai berikut: pengajuan dan penerbitan Perizinan Berusaha untuk Pengembangan Usaha dan/atau kegiatan atau komersial atau operasional dilakukan melalui Sistem OSS dengan melengkapi data dan/atau pemenuhan persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan Pelaku Usaha diberikan Perizinan Berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.\n8. Terhadap pelaku usaha yang telah memiliki keputusan menteri keuangan pembebasan bea masuk atas impor mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) sejak berlakunya Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal sampai dengan sebelum berlakunya Peraturan Badan ini, mengikuti ketentuan dalam Pasal 69, Pasal 70, Pasal 71 dan Pasal 72 Peraturan Badan ini.","sanctions","1. Dalam hal Pelaku Usaha tidak merealisasikan kegiatan usaha sesuai jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), kementerian/lembaga, DPMPTSP provinsi, DPMPTSP kabupaten/kota, administrator KEK, dan badan pengusahaan KPBPB dapat memberikan sanksi administratif.\n2. Dalam hal Pelaku Usaha tidak melaksanakan kewajiban kemitraan, akan dikenakan sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.","revokes",[97,103],{"_98":99,"_100":101,"_36":102},"text","Peraturan BKPM No. 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Perizinan Dan Fasilitas Penanaman Modal","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/168905/peraturan-bkpm-no-5-tahun-2019","544a5594-45ad-4d24-acf1-3c39933128a5",{"_98":104,"_100":105,"_36":106},"Peraturan BKPM No. 6 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal","https://peraturan.bpk.go.id/Details/168904/peraturan-bkpm-no-6-tahun-2018","f6d63da5-02e9-4587-b223-def534b8c8e8","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

INVESTMENT COORDINATING BOARD
REPUBLIC OF INDONESIA
COPY
REGULATION OF THE INVESTMENT COORDINATING BOARD
REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 4 OF 2021
ON
GUIDELINES AND PROCEDURES FOR BUSINESS LICENSING SERVICES
RISK-BASED AND INVESTMENT FACILITIES

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

HEAD OF THE INVESTMENT COORDINATING BOARD REPUBLIC OF INDONESIA,

Considering / Whereas:

that to provide legal certainty in the process of organizing risk-based business licensing as mandated in Article 2 letter a and letter b of Government Regulation Number 5 of 2021 on Risk-Based Business Licensing, it is necessary to stipulate a Regulation of the Investment Coordinating Board on Guidelines and Procedures for Risk-Based Business Licensing Services and Investment Facilities;

Bearing in Mind / Having Regard to:

Law Number 25 of 2007 on Investment (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 2007 Number 67, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 4724);
Law Number 11 of 2020 on Job Creation (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 2020 Number 245, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 6573);
Government Regulation Number 29 of 2018 on Industrial Empowerment (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 2018 Number 101, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 6220);
Government Regulation Number 78 of 2019 on Income Tax Facilities for Investment in Certain Business Fields and/or in Certain Regions (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 2019 Number 218, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 6418);
Government Regulation Number 5 of 2021 on Risk-Based Business Licensing (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 2021 Number 15, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 6617);
Government Regulation Number 6 of 2021 on the Implementation of Business Licensing in the Regions (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 2021 Number 16, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 6618);
Government Regulation Number 7 of 2021 on Facilitation, Protection, and Empowerment of Cooperatives and Micro, Small, and Medium Enterprises (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 2021 Number 17, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 6619);
Presidential Regulation Number 90 of 2007 on the Investment Coordinating Board as amended several times, most recently by Presidential Regulation Number 24 of 2020 on the Second Amendment to Presidential Regulation Number 90 of 2007 on the Investment Coordinating Board (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 2020 Number 35);
Presidential Regulation Number 10 of 2021 on Business Fields for Investment (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 2021 Number 61);
Regulation of the Minister of Finance Number 176/PMK.011/2009 on Exemption from Import Duty on Imports of Machinery and Goods and Materials for the Construction or Development of Industry in the context of Investment (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 2009 Number 432) as amended several times, most recently by Regulation of the Minister of Finance Number 188/PMK.010/2015 on the Second Amendment to
Regulation of the Minister of Finance Number 66/PMK.010/2015 on Exemption from Import Duty on Imports of Capital Goods in the Context of Construction or Development of the Electricity Generation Industry for Public Interest (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2015 Number 464);
Regulation of the Minister of Finance Number 116/PMK.04/2019 on Exemption or Relief from Import Duty and/or Exemption from Value Added Tax on Imports of Goods in the Context of a Contract of Work or Coal Mining Work Agreement (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2019 Number 913);
Regulation of the Minister of Finance Number 128/PMK.010/2019 on Granting a Reduction in Gross Income for the Implementation of Internship Activities, Apprenticeships, and/or Learning in the Context of Fostering and Developing Human Resources Based on Certain Competencies (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2019 Number 1028);
Regulation of the Minister of Finance Number 11/PMK.010/2020 on the Implementation of Government Number 78 of 2019 on Income Tax Facilities for Investment in Certain Business Fields and/or in Certain Regions (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2020 Number 114);
Regulation of the Minister of Finance Number 16/PMK.010/2020 on Granting Net Income Reduction Facilities for New Investment or Business Expansion in Certain Business Fields that are Labor-Intensive Industries (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2020 Number 227);
Regulation of the Minister of Finance Number 96/PMK.010/2020 on Amendments to the Regulation of the Minister of Finance Number 78 of 2019 Concerning Income Tax Facilities for Investment in Certain Business Fields and/or in Certain Regions (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2020 Number 839);
Regulation of the Minister of Finance Number 130/PMK.010/2020 on Granting Corporate Income Tax Reduction Facilities (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2020 Number 1088);
Regulation of the Minister of Finance Number 153/PMK.010/2020 on Granting Gross Income Reduction for Certain Research and Development Activities in Indonesia (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2020 Number 1173);
Regulation of the Minister of Finance Number 237/PMK.010/2020 on Taxation, Customs, and Excise Treatment in Special Economic Zones (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2020 Number 1685);
Regulation of the Investment Coordinating Board Number 4 of 2020 on the Organization and Working Procedures of the Investment Coordinating Board (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2020 Number 1172);
Regulation of the Investment Coordinating Board Number 5 of 2020 on Procedures for Submitting Applications for Corporate Income Tax Facilities for Investment in Certain Business Fields and/or in Certain Regions Offline (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2020 Number 1299);
Regulation of the Investment Coordinating Board Number 7 of 2020 on Details of Business Fields and Types of Pioneer Industry Production and Procedures for Granting Corporate Income Tax Reduction Facilities (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2020 Number 1437);
Regulation of the Investment Coordinating Board Number 3 of 2021 on the Integrated Electronic Risk-Based Business Licensing System (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2021 Number 271);

HAS DECIDED:

To stipulate :

REGULATION OF THE INVESTMENT COORDINATING BOARD ON GUIDELINES AND PROCEDURES FOR RISK-BASED BUSINESS LICENSING SERVICES AND FASITIES FOR RISK-BASED BUSINESS LICENSING SERVICES AND INVESTMENT FACILITIES.

CHAPTER I
GENERAL PROVISIONS

","pdf_url","/proxy/pdf?id=47a60683-b382-4811-98c5-3b8fae00d48a","actionData","errors"]