Untuk pengalaman terbaik, bukaVeritaskdi desktop Anda.

Free Trial aktif — Akses penuh AIYU selama 7 hari, tanpa kartu kredit.

Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor 13 Tahun 2021

Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Juga dikenal sebagai: Permenpar 13/2021 · Permenpar No. 13 Tahun 2021 · Permenpar Nomor 13 Tahun 2021

Status:
Berlaku
Tanggal Berlaku:24 Agustus 2021Tanggal Penetapan:18 Agustus 2021
Pariwisata & KebudayaanKeuangan Negara & DaerahBantuan Sosial & Penanggulangan Bencana

Informasi

TipePeraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif
TemaPerubahan atas Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
LokasiKementerian Pariwisata
Tanggal Berlaku24 Agustus 2021
Tanggal Penetapan18 Agustus 2021
Tempat PenetapanJakarta

Riwayat Peraturan

Mengubah

Diubah Oleh

Peraturan ini mengubah: 1. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Peraturan Menteri ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Perubahan tersebut meliputi:

  1. Definisi Bantuan Pemerintah: Memperjelas definisi Bantuan Pemerintah sebagai bantuan yang tidak memenuhi kriteria bantuan sosial dan diberikan kepada perseorangan, kelompok masyarakat, atau lembaga pemerintah/nonpemerintah.
  2. Jenis Bantuan: Memperluas jenis bantuan di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif, termasuk pemberian penghargaan, beasiswa, bantuan operasional, bantuan sarana dan prasarana, bantuan rehabilitasi, pembangunan gedung, atau bangunan, dan bantuan lainnya yang memiliki karakteristik bantuan yang ditetapkan oleh Pengguna Anggaran (PA).
  3. Penghapusan Pasal 6: Pasal 6 dihapus tanpa penjelasan lebih lanjut.
  4. Tata Kelola Bantuan: Tata kelola bantuan disusun dalam petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Deputi dan/atau Sekretaris Kementerian sesuai dengan kewenangan masing-masing, yang memuat dasar hukum, tujuan, pemberi, persyaratan penerima, bentuk, rincian jumlah, tata kelola pencairan, penyaluran, pertanggungjawaban, ketentuan perpajakan, dan sanksi.
  5. Pengelolaan Bantuan: Pengelolaan bantuan dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada setiap Deputi atau Sekretariat Kementerian.

Peraturan ini bertujuan untuk meningkatkan dukungan pencapaian target program di lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif melalui penguatan kebijakan bantuan pemerintah.

(-)

(-)