Undang-undang (UU) No. 2 Tahun 1968

Peraturan ini mengubah: 1. Undang-Undang Pajak Penjualan 1951 (Undang-Undang Darurat No. 19 tahun 1951 yang telah disesuaikan dengan Undang-Undang No. 35 tahun 1951), yang setelah diubah dan ditambah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 tahun 1965.

Undang-Undang ini bertujuan untuk memberikan proteksi yang lebih baik terhadap barang-barang hasil produksi dalam negeri dan memastikan pengenaan pajak yang merata antara barang impor dan barang produksi dalam negeri. Dengan memperluas pengertian 'penyerahan barang' dalam Undang-Undang Pajak Penjualan 1951, pemasukan barang dari luar negeri kini dianggap sebagai penyerahan barang yang dikenai pajak. Hal ini dilakukan untuk mengatasi ketidakadilan dalam persaingan antara barang impor dan barang lokal. Selain itu, tarif pajak ditentukan secara selektif berdasarkan kategori barang, yaitu esensial, semi-esensial, biasa, dan mewah, untuk mengurangi dampak pajak terhadap harga barang.

(-)

(-)