Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 1 Tahun 2019

Peraturan Menteri ini bertujuan untuk mengatur tata cara penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik (PSO) di bidang angkutan laut penumpang kelas ekonomi. Pelaksanaan PSO ditugaskan kepada Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang angkutan laut nasional. Tujuan utama dari kebijakan ini adalah untuk memastikan pelayaran angkutan laut kelas ekonomi dapat menjangkau seluruh pelosok tanah air dengan tetap menjaga keselamatan dan keamanan penumpang. Pemerintah memberikan kompensasi kepada pelaksana PSO yang dihitung berdasarkan selisih antara biaya produksi dan tarif yang ditetapkan. Pelaksana PSO harus memenuhi persyaratan tertentu, termasuk memiliki izin usaha, kapal, dan sumber daya manusia yang memenuhi kualifikasi. Selain itu, pelaksana wajib mematuhi standar pelayanan dan melaporkan kegiatan PSO secara berkala.

• Pelanggaran terhadap perjanjian PSO dapat dikenai sanksi dan denda.