Untuk pengalaman terbaik, bukaVeritaskdi desktop Anda.

Free Trial aktif — Akses penuh AIYU selama 7 hari, tanpa kartu kredit.

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 6 Tahun 1980

Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 6 Tahun 1980 tentang Mengesahkan "Persetujuan Dasar Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Papua Nugini Tentang Pengaturanpengaturan Perbatasan", Sebagai Hasil Perundingan Antara Delegasi Pemerintah Republik Indonesia Dan Delegasi Pemerintah Papua Nugini, Yang Telah Ditandatangani Di Jakarta Pada Tanggal 17 Desember 1979, Sebagaimana Terlampir Pada Keputusan Presiden Ini

Juga dikenal sebagai: Keppres 6/1980 · Keppres No. 6 Tahun 1980 · Keppres Nomor 6 Tahun 1980

Status:
Tidak Berlaku
Tanggal Berlaku:12 Januari 1980Tanggal Penetapan:12 Januari 1980
Ratifikasi Perjanjian Internasional

Informasi

TipeKeputusan Presiden (Keppres)
TemaMengesahkan "Persetujuan Dasar Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Papua Nugini Tentang Pengaturanpengaturan Perbatasan", Sebagai Hasil Perundingan Antara Delegasi Pemerintah Republik Indonesia Dan Delegasi Pemerintah Papua Nugini, Yang Telah Ditandatangani Di Jakarta Pada Tanggal 17 Desember 1979, Sebagaimana Terlampir Pada Keputusan Presiden Ini
LokasiPemerintah Pusat
Tanggal Berlaku12 Januari 1980
Tanggal Penetapan12 Januari 1980
Tempat PenetapanJakarta

Riwayat Peraturan

Mencabut

Dicabut Oleh

Peraturan ini mencabut: 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1974 tentang Pengesahan 'Persetujuan antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Australia (bertindak atas nama sendiri dan atas nama Pemerintah Papua New Guinea) tentang Pengaturan-pengaturan Administratip mengenai Perbatasan antara Indonesia dan Papua New Guinea' yang ditandatangani di Port Moresby pada tanggal 13 Nopember 1973.

Latar Belakang dan Tujuan: Keputusan Presiden ini bertujuan untuk mengesahkan Persetujuan Dasar antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Papua Nugini mengenai pengaturan perbatasan. Persetujuan ini menggantikan perjanjian sebelumnya dengan Pemerintah Australia yang bertindak atas nama Papua New Guinea. Tujuan utama adalah untuk memperbarui dan menyelaraskan pengaturan perbatasan sesuai dengan hasil perundingan terbaru.

Ketentuan Substansial: Keputusan ini mengesahkan perjanjian yang ditandatangani pada 17 Desember 1979 di Jakarta, yang mengatur pengaturan perbatasan antara Indonesia dan Papua Nugini. Persetujuan ini mencakup pembaruan pengaturan administratif yang sebelumnya diatur dalam perjanjian dengan Australia. Tidak ada pembentukan otoritas baru atau perubahan kewenangan yang disebutkan secara eksplisit dalam keputusan ini.

(-)

(-)