Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 97 Tahun 2014

Peraturan ini mencabut: 1. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.01/Menhut-II/2010 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Izin Usaha di Bidang Kehutanan Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.

Peraturan Menteri ini bertujuan untuk mendelegasikan kewenangan pemberian perizinan dan non perizinan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dalam rangka pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Kewenangan yang didelegasikan meliputi perizinan dan non perizinan di bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang di dalamnya terdapat modal dalam negeri atau modal asing yang menjadi kewenangan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan ini. Dalam penerbitan perizinan dan non perizinan, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan menunjuk pejabat dari Kementerian yang ditempatkan di BKPM sebagai perwakilan Kementerian dalam penyelesaian proses perizinan dan non perizinan. Kepala BKPM dan pejabat yang ditugaskan harus berpedoman pada daftar bidang usaha yang tertutup dan terbuka dengan persyaratan di bidang penanaman modal, serta peraturan dan ketentuan teknis tata cara perizinan dan non perizinan yang ditetapkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kepala BKPM bertindak untuk dan atas nama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam memberikan perizinan dan non perizinan, serta menyampaikan tembusan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

1. Izin usaha yang telah diterbitkan berdasarkan pendelegasian wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlaku izin. 2. Semua Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang mengatur tentang pemberian perizinan dan non perizinan dibidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan, wajib menyesuaikan ketentuan Peraturan ini.

(-)