Untuk pengalaman terbaik, bukaVeritaskdi desktop Anda.

Free Trial aktif — Akses penuh AIYU selama 7 hari, tanpa kartu kredit.

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 382/KMK.03/2002 Tahun 2002

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 382/KMK.03/2002 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 222/KMK.03/2002 tentang Kode Etik Pegawai di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan

Juga dikenal sebagai: KMK 382/KMK.03/2002 · KMK No. 382/KMK.03/2002

Status:
Berlaku
Tanggal Berlaku:27 Agustus 2002Tanggal Penetapan:27 Agustus 2002
Etika Penyelenggara Negara

Informasi

TipeKeputusan Menteri Keuangan
TemaPerubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 222/KMK.03/2002 tentang Kode Etik Pegawai di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan
LokasiKementerian Keuangan
Tanggal Berlaku27 Agustus 2002
Tanggal Penetapan27 Agustus 2002
Tempat PenetapanJakarta

Riwayat Peraturan

Mengubah

Diubah Oleh

Peraturan ini mengubah: 1. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 222/KMK.03/2002 tentang Kode Etik Pegawai Di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan.

Keputusan Menteri Keuangan ini mengubah Pasal 4 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 222/KMK.03/2002 tentang Kode Etik Pegawai di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan. Perubahan ini memberikan penegasan bahwa setiap pelanggaran terhadap Kode Etik Pegawai merupakan pelanggaran disiplin Pegawai dan/atau pelanggaran hukum lainnya. Pegawai yang melanggar disiplin akan dikenakan sanksi atau hukuman sesuai dengan tingkat pelanggarannya, yang dapat berupa hukuman ringan, sedang, atau berat sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980. Atasan yang mengetahui pelanggaran namun tidak mengambil tindakan atau membantu pelanggaran juga akan dikenakan sanksi. Besaran tunjangan kegiatan tambahan yang dibayarkan kepada pegawai atau atasan yang dikenakan sanksi akan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku di bidang Pemberian Tunjangan Khusus Pembinaan Keuangan Negara. Ketua Komite Kode Etik berwenang menetapkan Pedoman Jenis Sanksi atau Hukuman sebagai acuan dalam pemberian sanksi.

(-)

(-)