Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 8 Tahun 2022

Latar Belakang dan Tujuan: Peraturan ini diterbitkan untuk meningkatkan pelayanan kapal melalui penerapan layanan elektronik yang terstandar, yaitu Inaportnet. Hal ini dilakukan karena peraturan sebelumnya dianggap tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan pelayanan kapal saat ini.

Ketentuan Substansial: Direktorat Jenderal bertanggung jawab atas pelayanan kapal melalui Inaportnet, yang dilaksanakan oleh unit pelaksana teknis seperti penyelenggara pelabuhan dan distrik navigasi. Pelayanan ini mencakup kapal masuk, perpanjangan masa tambat, pindah tempat tambat, kapal keluar, dan pembatalan. Pengguna Inaportnet harus memiliki hak akses yang dapat diperoleh melalui registrasi. Badan usaha dan orang perseorangan yang terlibat dalam kegiatan pelabuhan harus memenuhi persyaratan registrasi dan mendapatkan persetujuan dari penyelenggara pelabuhan. Peraturan ini juga mengatur tata cara pelayanan kapal masuk, keluar, dan pindah tempat tambat atau labuh, serta kewajiban pemegang hak akses untuk menggunakan hak aksesnya secara berkala.