Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 26 Tahun 2013

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 26 Tahun 2013 ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk mengatur tata cara pemungutan dan penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) dalam Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Peraturan ini menetapkan bahwa pemungutan suara harus dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Selain itu, peraturan ini juga mengatur tentang pembentukan dan tugas dari Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), dan Panitia Pemungutan Suara (PPS). Setiap TPS harus dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai untuk menjamin kelancaran proses pemungutan dan penghitungan suara. Pemilih yang berhak memberikan suara adalah mereka yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), atau Daftar Pemilih Khusus (DPK). Peraturan ini juga mengatur tentang tata cara penghitungan suara, termasuk penanganan surat suara yang sah dan tidak sah, serta prosedur untuk pemungutan suara ulang jika diperlukan.