Untuk pengalaman terbaik, bukaVeritaskdi desktop Anda.

Free Trial aktif — Akses penuh AIYU selama 7 hari, tanpa kartu kredit.

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Cianjur Nomor 10 Tahun 2011

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Cianjur Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur.

Juga dikenal sebagai: Perda Kabupaten Cianjur 10/2011 · Perda Kabupaten Cianjur No. 10 Tahun 2011 · Perda Kabupaten Cianjur Nomor 10 Tahun 2011

Status:
Tidak Berlaku
Tanggal Berlaku:22 November 2011Tanggal Penetapan:22 November 2011
Struktur Organisasi PemerintahPembentukan Lembaga Negara

Informasi

TipePeraturan Daerah (Perda)
TemaPerubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur.
LokasiPemerintah Kabupaten Cianjur
Tanggal Berlaku22 November 2011
Tanggal Penetapan22 November 2011
Tempat PenetapanCianjur

Riwayat Peraturan

Mengubah

Dicabut Oleh

Diubah Oleh

Peraturan ini mengubah: 1. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2008 Nomor 07 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2010 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2010 Nomor 10 Seri D)

Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur ini bertujuan untuk menata kembali organisasi perangkat daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, khususnya dalam urusan lingkungan hidup, kesatuan bangsa dan politik, keamanan, ketertiban, perlindungan masyarakat, administrasi perizinan, dan fasilitasi penanaman modal. Perubahan meliputi pembentukan dan perubahan nomenklatur beberapa lembaga teknis daerah. Badan Lingkungan Hidup Daerah, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Satuan Polisi Pamong Praja, dan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal mengalami perubahan dalam kedudukan, tugas, fungsi, dan susunan organisasi. Selain itu, peraturan ini juga mengubah ketentuan mengenai eselonisasi jabatan struktural perangkat daerah.

(-)

(-)