Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2015

Peraturan ini mencabut: 1. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengawasan Pemungutan Dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum ini mengatur tentang pengawasan pemungutan dan penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. Latar belakang peraturan ini adalah untuk mewujudkan pemilihan yang demokratis dan menggantikan peraturan sebelumnya yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan undang-undang terkait pemilihan.

Pengawasan ini menjadi tanggung jawab bersama Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Panwas Kabupaten/Kota, yang meliputi persiapan dan pelaksanaan pemungutan suara, serta persiapan dan pelaksanaan penghitungan suara. Fokus pengawasan mencakup akurasi data pemilih, ketersediaan perlengkapan pemungutan suara, potensi politik uang, keterlibatan aparat penyelenggara negara, dan kepatuhan petugas KPPS terhadap prosedur yang berlaku.

Bawaslu Provinsi dan Panwas Kabupaten/Kota melakukan koordinasi dengan KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan pemerintah daerah untuk memastikan akurasi data pemilih dan penggunaan hak pilih yang benar. Koordinasi juga dilakukan untuk memastikan ketersediaan perlengkapan pemungutan suara dan dukungan perlengkapan lainnya. Selain itu, dilakukan himbauan kepada pasangan calon dan tim kampanye untuk tidak melakukan pemberian uang atau materi lainnya, serta mendorong masyarakat untuk melaporkan dugaan pelanggaran.

Panwas Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS melakukan pengawasan langsung terhadap kemungkinan adanya politik uang, keterlibatan penyelenggara negara, dan memastikan netralitas penyelenggara pemilihan dan aparatur pemerintahan. Mereka juga mengawasi kepatuhan KPPS dalam proses persiapan dan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara, serta memastikan saksi mendapatkan kesempatan untuk menyampaikan keberatan.

Bawaslu melakukan supervisi dan pembinaan kepada Bawaslu Provinsi dan Panwas Kabupaten/Kota, yang kemudian melakukan supervisi dan pembinaan kepada jajaran di bawahnya. Pengawas Pemilu menyampaikan laporan pengawasan secara berjenjang kepada Bawaslu, yang terdiri dari laporan periodik dan laporan akhir tahapan.

(-)

(-)