Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sumedang Nomor 10 Tahun 2009

Peraturan ini mencabut: 1. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 13 Tahun 2000 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Unit Swadana Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2000 Nomor 13 Seri B.10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 13 Tahun 2000 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Unit Swadana Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2003 Nomor 45 Seri B).

Peraturan Daerah ini mengatur tentang pola tarif Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Sumedang. Latar belakangnya adalah peningkatan pelayanan RSUD yang telah ditetapkan sebagai Rumah Sakit Tipe B dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), yang memerlukan sistem pembiayaan yang memadai.

Ketentuan Substansial:

Peraturan ini menetapkan bahwa biaya penyelenggaraan RSUD dipikul bersama oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah daerah, dan masyarakat. Tarif RSUD tidak dimaksudkan untuk mencari laba, melainkan berdasarkan asas gotong royong dan adil, dengan mengutamakan kepentingan masyarakat berpenghasilan rendah. Tarif untuk pasien yang pembayarannya dijamin oleh pihak penjamin ditetapkan atas dasar saling membantu melalui perjanjian tertulis.

Jenis Pelayanan yang Dikenakan Tarif:

Pelayanan yang dikenakan tarif dikelompokkan menjadi rawat jalan, rawat darurat, rawat inap, dan pelayanan lain-lain. Jenis pelayanan meliputi pengawasan medik, medik gigi & mulut, konsultasi, keperawatan, tindakan medik, persalinan, pemeriksaan khusus, terapi khusus, penunjang medik, makanan pasien, dan rehabilitasi medik. Pelayanan lain-lain mencakup pengujian kesehatan, visum et repertum, pemulasaraan/perawatan jenazah, pelayanan ambulance, sewa kamar, pengolahan limbah medis, pelayanan pendidikan dan latihan, pemakaian aset RSUD, dan pelayanan mediko legal.

Penetapan Tarif:

Besaran tarif diperhitungkan atas dasar unit cost dari setiap jenis pelayanan dan kelas perawatan, dengan memperhatikan kemampuan ekonomi masyarakat, tarif rumah sakit setempat lainnya, serta kebijaksanaan subsidi silang. Tarif rawat jalan ditetapkan berdasarkan perhitungan perkalian dari unit cost BEP kelas II rawat inap. Tarif rawat darurat ditetapkan sebesar 2 x besaran tarif dari karcis harian pasien rawat jalan. Kelas perawatan di RSUD meliputi Kelas III, II, I, Utama, VIP C, VIP B, VIP A, VVIP, ICU/NICU/ICCU, dan HCU. Tarif pelayanan di RSUD ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

1. Pola tarif atas dasar unit cost ini diberlakukan pada RSUD secara bertahap sesuai kemampuan, dan selambat-lambatnya 3 (tiga) tahun setelah Peraturan Daerah ini ditetapkan. 2. Segala ketentuan tarif yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 13 Tahun 2000 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Unit Swadana Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2000 Nomor 13 Seri B.10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 13 Tahun 2000 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Unit Swadana Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2003 Nomor 45 Seri B) masih tetap berlaku sampai dengan diundangkannya Peraturan Bupati mengenai Besaran Tarif Layanan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumedang.

1. Dalam hal wajib bayar tidak melunasi kewajibannya tepat waktu atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari besarnya biaya yang tidak atau kurang bayar. 2. Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan daerah.