Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 16 Tahun 2021

Peraturan ini mencabut: 1. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 46/M-DAG/PER/8/2014 tentang Ketentuan Umum Verifikasi atau Penelusuran Teknis di Bidang Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1104) yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 116 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 46/M-DAG/PER/8/2014 tentang Ketentuan Umum Verifikasi atau Penelusuran Teknis di Bidang Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1659).

Peraturan Menteri ini mengatur tentang verifikasi atau penelusuran teknis terhadap ekspor dan/atau impor untuk barang tertentu. Verifikasi atau penelusuran teknis dilakukan untuk memastikan kesesuaian antara dokumen perizinan ekspor dan/atau impor dengan dokumen pendukung dan fisik barang, memastikan terpenuhinya dokumen standar teknis atau mutu yang dipersyaratkan, mendukung usaha pemerintah dalam pelaksanaan kebijakan dan pengendalian perdagangan luar negeri, memberikan perlindungan terhadap kesehatan, keselamatan manusia, hewan, ikan, tumbuhan, dan lingkungan hidup, serta memberikan perlindungan atas keamanan nasional, kepentingan nasional, atau kepentingan umum.

Verifikasi atau penelusuran teknis terhadap ekspor dilakukan sebelum atau setelah muat barang di dalam negeri, sedangkan terhadap impor dilakukan di negara muat, pelabuhan muat, atau negara asal barang di luar negeri. Verifikasi atau penelusuran teknis dapat juga dilakukan di TPB, KPBPB, dan KEK. Verifikasi atau penelusuran teknis dilakukan oleh surveyor yang telah ditetapkan oleh Menteri Perdagangan, yang dilakukan secara transparan, akuntabel, dan obyektif berdasarkan rekomendasi Direktur Jenderal dengan pertimbangan hasil penilaian Tim Penetapan Surveyor.

Perusahaan survey yang akan ditetapkan sebagai surveyor harus memenuhi persyaratan administratif dan teknis, termasuk memiliki izin usaha, akreditasi, pengalaman, tenaga ahli, dan standar sistem manajemen keamanan informasi. Surveyor bertanggung jawab sepenuhnya terhadap hasil verifikasi atau penelusuran teknis. Laporan surveyor digunakan sebagai dokumen pelengkap pabean atau dokumen persyaratan impor. Surveyor berhak mendapatkan imbalan jasa yang dibebankan pada APBN atau pelaku usaha.

Surveyor wajib menyampaikan laporan rekapitulasi kegiatan verifikasi atau penelusuran teknis setiap bulan kepada Direktur Jenderal.

(-)

1. Surveyor yang tidak menyampaikan laporan rekapitulasi dikenai sanksi administratif berupa peringatan secara elektronik. 2. Jika setelah peringatan tetap tidak menyampaikan laporan dalam 30 hari, dikenakan sanksi pencabutan penetapan sebagai Surveyor. 3. Sanksi pencabutan juga dikenakan jika tidak memperpanjang masa berlaku dokumen administratif, menerbitkan laporan yang tidak sesuai ruang lingkup, atau menerbitkan dan menyampaikan laporan tidak sesuai jangka waktu. 4. Selain sanksi di atas, Surveyor dapat dikenai sanksi lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.