Untuk pengalaman terbaik, bukaVeritaskdi desktop Anda.

Free Trial aktif — Akses penuh AIYU selama 7 hari, tanpa kartu kredit.

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 40/PMK.02/2013

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.02/2013 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.02/2011 Tentang Tata Cara Perhitungan, Penyediaan, Pencairan, Dan Pertanggungjawaban Dana APBN Yang Kegiatannya Dilaksanakan Oleh PT Askes (Persero)

Juga dikenal sebagai: PMK 40/PMK.02/2013 · PMK No. 40/PMK.02/2013

Status:
Tidak Berlaku
Tanggal Berlaku:27 Februari 2013Tanggal Penetapan:27 Februari 2013
Pelayanan KesehatanAnggaran Belanja Negara

Informasi

TipePeraturan Menteri Keuangan
TemaPerubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.02/2011 Tentang Tata Cara Perhitungan, Penyediaan, Pencairan, Dan Pertanggungjawaban Dana APBN Yang Kegiatannya Dilaksanakan Oleh PT Askes (Persero)
LokasiKementerian Keuangan
Tanggal Berlaku27 Februari 2013
Tanggal Penetapan27 Februari 2013
Tempat PenetapanJakarta

Riwayat Peraturan

Mengubah

Dicabut Oleh

Peraturan ini mengubah: 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.02/2011 tentang Tata Cara Perhitungan, Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana APBN Yang Kegiatannya Dilaksanakan Oleh PT Askes (Persero)

Latar Belakang dan Tujuan: Peraturan ini bertujuan untuk meningkatkan keakuratan pengalokasian dana program asuransi kesehatan yang dilaksanakan oleh PT Askes (Persero) dengan mengatur penghitungan besaran kebutuhan dana dan pelaksanaan rekonsiliasi atas dana APBN.

Ketentuan Substansial: Peraturan ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.02/2011, termasuk definisi dana APBN yang dilaksanakan oleh PT Askes, serta ketentuan mengenai pengajuan dan penghitungan kebutuhan dana. PT Askes (Persero) diwajibkan mengajukan kebutuhan dana setiap tahun, dan besaran kebutuhan dana dihitung berdasarkan beberapa faktor seperti penghasilan dan jumlah peserta. Peraturan ini juga mengatur rekonsiliasi dana secara triwulanan dan tahunan untuk memastikan kesesuaian antara dana yang dicairkan dan realisasi penghasilan serta data kepesertaan.

(-)

(-)