Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 2024

Peraturan ini mencabut dan menyatakan tidak berlaku: Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Isi Kebijakan dari Undang-Undang ini mencakup beberapa hal berikut:

• Regulasi yang Dihapus: Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 dicabut karena dianggap tidak lagi relevan seiring dengan perubahan status Jakarta sebagai Ibu Kota Negara.
• Penyusunan Kerangka Baru: Peraturan ini membentuk kerangka kerja baru untuk Provinsi Daerah Khusus Jakarta yang menekankan pada kebijakan pemerintahan otonom dan kewenangan khusus dalam berbagai bidang.
• Ketentuan Peralihan: Seluruh lembaga dan struktur pemerintahan yang ada tetap melaksanakan tugasnya sesuai dengan masa jabatannya hingga berakhir, tanpa mengubah kedudukan hukum yang ada sebelum peraturan ini.
• Impak pada Kewajiban Kepatuhan: Semua entitas yang terlibat harus menyesuaikan diri dengan ketentuan baru dan mematuhi peraturan yang diatur dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya yang akan ditetapkan kemudian.
• Tanggal Efektif Pencabutan: Pencabutan undang-undang berlaku setelah ketetapan Keputusan Presiden mengenai pemindahan Ibu Kota.

Dalam Undang-Undang ini diatur bahwa:

• Dewan Kota/Dewan Kabupaten dan Lembaga Musyawarah Kelurahan yang ada saat ini tetap melaksanakan tugasnya hingga masa jabatannya berakhir.
• Sumber daya milik daerah yang dikelola oleh Pemerintah Pusat akan diserahkan kembali kepada Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta paling lambat 10 tahun setelah pemindahan Ibu Kota.
• Serah terima personel dan pendanaan akan dilaksanakan dalam waktu 2 tahun setelah Undang-Undang ini diundangkan.

Peraturan ini merumuskan sanksi administratif dan pidana sebagai berikut:

• Sanksi Administratif: Termasuk sanksi untuk pelanggaran kewenangan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi.
• Sanksi Pidana: Dikenakan bagi pelanggaran yang menanggung akibat hukum terhadap tugas dan kewenangan yang diatur.