Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 64 Tahun 2017

Peraturan ini mengubah: 1. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 57 Tahun 2010 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 141 yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 64 Tahun 2015 dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 51 Tahun 2016.

Peraturan ini bertujuan untuk meningkatkan keselamatan penerbangan dengan mengatur persyaratan jumlah pesawat udara yang harus dioperasikan oleh sekolah penerbang, persyaratan luas area fasilitas sekolah penerbang, dan sistem pengontrolan terhadap perawatan pesawat udara yang dimiliki oleh sekolah penerbang. Peraturan ini menetapkan bahwa sekolah penerbang harus memiliki minimal lima pesawat udara, termasuk satu pesawat bermesin ganda. Selain itu, fasilitas sekolah penerbang harus memiliki luas minimal 600 meter persegi dan mencakup simulator terbang, ruang briefing, pelatihan darat, dan perawatan pesawat udara. Pemilik sertifikat sekolah penerbang harus memiliki organisasi manajemen dan prosedur yang jelas untuk mengontrol perawatan pesawat udara.

1. Pemenuhan persyaratan pesawat udara bermesin ganda harus dilakukan paling lambat 6 bulan sejak tanggal pengundangan peraturan ini.

1. Pemegang sertifikat sekolah penerbang yang tidak memenuhi ketentuan pesawat bermesin ganda dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan sertifikat.