Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 20/PMK.08/2017

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.08/2017 ini bertujuan untuk menyempurnakan pengaturan terkait penerbitan dan penjualan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) di pasar perdana dalam negeri melalui lelang. Perubahan ini dilakukan untuk mengakomodir kewenangan Kementerian Keuangan dalam menerima atau menolak permohonan menjadi Peserta Lelang SBSN serta kewajiban Peserta Lelang. Beberapa ketentuan yang diubah mencakup penambahan definisi baru dalam Pasal 1, penunjukan Bank Indonesia sebagai Agen Lelang, serta penambahan kewenangan Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko dalam proses lelang. Selain itu, peraturan ini juga mengatur kewajiban Peserta Lelang dalam menjaga kemitraan dengan pemerintah dan memberikan sanksi bagi Peserta Lelang yang tidak memenuhi kewajiban mereka.

• 1. Peserta Lelang yang tidak melunasi kewajibannya dikenakan sanksi berupa larangan mengikuti lelang sebanyak 3 kali berturut-turut dan dilaporkan kepada otoritas terkait.