Untuk pengalaman terbaik, bukaVeritaskdi desktop Anda.

Free Trial aktif — Akses penuh AIYU selama 7 hari, tanpa kartu kredit.

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 52/M-DAG/PER/8/2017 Tahun 2017

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 52/M-DAG/PER/8/2017 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 125/M-DAG/PER/12/2015 Tentang Ketentuan Impor Garam

Juga dikenal sebagai: Permendag 52/M-DAG/PER/8/2017 · Permendag No. 52/M-DAG/PER/8/2017

Status:
Tidak Berlaku
Tanggal Berlaku:3 Agustus 2017Tanggal Penetapan:2 Agustus 2017
Badan Usaha & PerdaganganKepabeanan & Perdagangan Internasional

Informasi

TipePeraturan Menteri Perdagangan
TemaPerubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 125/M-DAG/PER/12/2015 Tentang Ketentuan Impor Garam
LokasiKementerian Perdagangan
Tanggal Berlaku03 Agustus 2017
Tanggal Penetapan02 Agustus 2017
Tempat PenetapanJakarta

Riwayat Peraturan

Mengubah

Dicabut Oleh

Peraturan ini mengubah: 1. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 125/M-DAG/PER/12/2015 tentang Ketentuan Impor Garam sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23/M-DAG/PER/3/2016.

Peraturan ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan kebijakan impor garam dengan melakukan perubahan pada beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 125/M-DAG/PER/12/2015. Perubahan ini mencakup larangan bagi Importir Garam Industri untuk memperdagangkan atau memindahtangankan garam industri yang diimpor, kecuali untuk industri aneka pangan yang dapat memperdagangkan kepada industri makanan dan minuman setelah diolah. Selain itu, peraturan ini mengatur penugasan impor garam konsumsi oleh pemerintah dalam kondisi gagal panen atau kekurangan stok, dengan persetujuan dan rekomendasi dari kementerian terkait. Verifikasi teknis impor garam juga diatur, termasuk pencabutan persetujuan impor jika terjadi pelanggaran.

(-)

1. Persetujuan Impor Garam Industri dicabut jika Importir melanggar ketentuan larangan memperdagangkan garam industri, tidak melaporkan sesuai batas waktu, menyampaikan data tidak benar, mengubah isi persetujuan, atau dinyatakan bersalah atas tindak pidana terkait.