[{"_1":2,"_136":-5,"_137":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","0187aba7-be58-4938-ab54-33a21306bdea","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_132":133,"_134":135},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":-5,"_77":78,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":-5,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_107":108,"_113":114,"_115":116,"_117":118,"_119":120,"_121":122,"_123":124,"_125":126,"_127":128,"_129":-5,"_130":131},"title","Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus","short_title","Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2020","number","1","year","2020","published_date","2020-01-06","effective_date","2020-01-08","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","25005e56-1478-479f-a566-310826679c75","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Pemerintah (PP)","short_name","PP","subjects",[68,71],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"05532c3c-c4c8-4edf-b979-3c46015b5369","Kawasan Ekonomi Khusus",{"_6":72,"_55":73,"_57":-5},"b4352a21-9358-435d-b1a9-f4268ae07a7e","Kebijakan Perekonomian Nasional","tags",[],"sectors","location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2020
Peraturan Pemerintah (PP) NO. 1, LN.2020/NO.2, TLN NO.6453, JDIH.SETKAB.GO.ID : 35 HLM.
Peraturan Pemerintah (PP) TENTANG Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Januari 2020. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut: 1. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2012.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Pemerintah ini bertujuan untuk menyempurnakan penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum saat ini. KEK adalah kawasan dengan batas tertentu yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu. Peraturan ini mengatur pengusulan, penetapan, pembangunan, pengoperasian, dan pengelolaan KEK. Pengusulan KEK dapat dilakukan oleh Badan Usaha, Pemerintah Daerah, atau kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian. KEK dapat dibentuk untuk berbagai zona seperti industri, pariwisata, pendidikan, dan kesehatan. Pemerintah Daerah dan kementerian/lembaga terkait berperan dalam mendukung pembangunan dan pengoperasian KEK, termasuk dalam penyediaan infrastruktur dan sumber daya manusia. Evaluasi terhadap pembangunan dan pengoperasian KEK dilakukan secara berkala untuk memastikan kesiapan dan keberlanjutan operasional KEK.","transitional_provisions","1. Pengusulan pembentukan KEK yang telah disampaikan kepada Dewan Nasional dan belum diputuskan dan/atau ditetapkan sebagai KEK sebelum Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah ini. 2. Pembangunan KEK yang dilaksanakan dan belum dinyatakan siap beroperasi sebelum Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, diselesaikan berdasarkan Peraturan Pemerintah ini. 3. KEK yang telah beroperasi sebelum Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, disesuaikan pelaksanaan pengelolaannya berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.","sanctions","1. Pelanggaran terhadap peraturan ini dapat dikenai sanksi administratif maupun pidana. 2. Sanksi administratif dapat berupa teguran tertulis, penangguhan usaha, pencabutan izin, atau pembatalan izin. 3. Sanksi pidana dapat berupa pidana kurungan atau penjara.","revokes",[97,103],{"_98":99,"_100":101,"_36":102},"text","PP No. 100 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/5315/pp-no-100-tahun-2012","fc431877-930f-4918-b350-1ab581394409",{"_98":104,"_100":105,"_36":106},"PP No. 2 Tahun 2011 tentang Penyelengaraan Kawasan Ekonomi Khusus","https://peraturan.bpk.go.id/Details/5122/pp-no-2-tahun-2011","b55463cb-46f7-4394-bb20-7071deb841df","revoked_by",[109],{"_98":110,"_100":111,"_36":112},"PP No. 40 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus","https://peraturan.bpk.go.id/Details/161949/pp-no-40-tahun-2021","3e1d6b8e-1bef-49e5-a0c7-8de5003fdfe2","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

GOVERNMENT REGULATION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 1 OF 2020
CONCERNING
THE IMPLEMENTATION OF SPECIAL ECONOMIC ZONES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n

Considering:

that for the implementation of special economic zones and to implement the provisions of Article 9 and Article 12 paragraph (6) of Law Number 39 of 2009 concerning Special Economic Zones, Government Regulation Number 2 of 2011 concerning the Implementation of Special Economic Zones has been established as amended by Government Regulation Number 100 of 2012 concerning Amendments to Government Regulation Number 2 of 2011 concerning the Implementation of Special Economic Zones;
that the implementation of special economic zones as regulated in Government Regulation Number 2 of 2011 concerning the Implementation of Special Economic Zones as amended by Government Regulation Number

","pdf_url","/proxy/pdf?id=0187aba7-be58-4938-ab54-33a21306bdea","actionData","errors"]