[{"_1":2,"_128":-5,"_129":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","00befe6f-fa96-4235-9038-6629f44a3aa9","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_124":125,"_126":127},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":-5,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_113":114,"_115":116,"_117":118,"_119":120,"_121":-5,"_122":123},"title","Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 84 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Di Lingkungan Departemen Keuangan","short_title","Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 84 Tahun 2001","number","84","year","2001","published_date","2001-07-02","effective_date","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","9b39fddb-ef27-4bb8-818e-76af78c5aa14","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Keputusan Presiden (Keppres)","short_name","Keppres","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"83cf7aa3-07dc-4292-9807-b06fe839e651","Pembentukan Lembaga Negara","tags",[],"sectors","location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Di Lingkungan Departemen Keuangan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2001
Keputusan Presiden (KEPPRES) NO. 84,
Keputusan Presiden (KEPPRES) TENTANG Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Di Lingkungan Departemen Keuangan
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Keputusan Presiden (KEPPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Juli 2001. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Keputusan Presiden Nomor 165 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 2001.\n\nPeraturan ini mengubah:\n1. Keputusan Presiden Nomor 177 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tugas Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 2001.","scope_and_parties","policy_content","

Latar Belakang dan Tujuan: Keputusan Presiden ini ditetapkan untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Departemen Keuangan di wilayah serta meningkatkan penyelenggaraan pelayanan pemerintahan agar lebih lancar, berhasil guna, dan berdaya guna.

Ketentuan Substansial: Keputusan ini mengatur kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja instansi vertikal di lingkungan Departemen Keuangan. Instansi vertikal ini meliputi Direktorat Jenderal Anggaran, Pajak, Bea dan Cukai, Piutang dan Lelang Negara, serta Badan Akuntansi Keuangan Negara dan Badan Informasi dan Teknologi Keuangan. Setiap instansi memiliki tugas dan fungsi spesifik, seperti bimbingan teknis, evaluasi, pengawasan, dan pelaksanaan administrasi sesuai bidang masing-masing. Pembentukan dan pengaturan organisasi serta tata kerja instansi vertikal ini ditetapkan oleh Menteri Keuangan dengan persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

","transitional_provisions","1. Keputusan Menteri Keuangan yang menetapkan instansi vertikal Direktorat Jenderal dan Badan di lingkungan Departemen Keuangan yang telah ada sebelum berlakunya Keputusan Presiden ini tetap berlaku sebelum diubah atau diganti dengan keputusan baru berdasarkan Keputusan Presiden ini.","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[95],{"_96":97,"_98":99,"_36":100},"text","PERPRES No. 95 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal di Lingkungan Departemen Keuangan","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/42029/perpres-no-95-tahun-2006","f6bdc4cd-e7ee-44ec-9904-69bf08aad2be","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[109],{"_96":110,"_98":111,"_36":112},"KEPPRES No. 37 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 84 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Di Lingkungan Departemen Keuangan","https://peraturan.bpk.go.id/Details/55590/keppres-no-37-tahun-2004","cb6e1228-5424-459e-9134-614e93227926","partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

DECISION OF THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 84 YEAR 2001
CONCERNING
THE POSITION, DUTIES, FUNCTIONS, ORGANIZATIONAL STRUCTURE, AND WORK PROCEDURES OF VERTICAL AGENCIES WITHIN THE MINISTRY OF FINANCE

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

Considering:

that in order to support the implementation of the main tasks and functions of the Ministry of Finance in the regions and to further improve the implementation of government services so that they can run smoothly, successfully, and efficiently, it is deemed necessary to stipulate the position, duties, functions, organizational structure, and work procedures of vertical agencies within the Ministry of Finance;

In view of:

Article 4 paragraph (1) and Article 17 of the 1945 Constitution;
Law Number 22 of 1999 concerning Regional Government (State Gazette of 1999 Number 60, Supplement to State Gazette Number 3839);
Government Regulation Number 25 of 2000

","pdf_url","/proxy/pdf?id=00befe6f-fa96-4235-9038-6629f44a3aa9","actionData","errors"]