[{"_1":2,"_131":-5,"_132":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","fedd4dfd-4964-4da9-8d22-ff4fec12dddc","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_127":128,"_129":130},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":88,"_90":91,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":119,"_120":121,"_122":123,"_124":-5,"_125":126},"title","Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 34 Tahun 1964 tentang Pemberian Tunjangan Jabatan Kepada Pegawai Negeri yang Memangku Jabatan Tertentu","short_title","Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 34 Tahun 1964","number","34","year","1964","published_date","1964-09-08","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","25005e56-1478-479f-a566-310826679c75","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Pemerintah (PP)","short_name","PP","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"4e240b29-23c1-4826-aa3d-d2797142ac5f","Kompensasi & Tunjangan Pejabat","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Pemberian Tunjangan Jabatan Kepada Pegawai Negeri yang Memangku Jabatan Tertentu","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


1964
Peraturan Pemerintah (PP) NO. 34, LN. 1964/No. 87, TLN. No. 2675, LL BPHN : 4 HLM
Peraturan Pemerintah (PP) TENTANG Pemberian Tunjangan Jabatan Kepada Pegawai Negeri yang Memangku Jabatan Tertentu\r\n
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 September 1964. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 1951 (Lembaran Negara Tahun 1951 No. 34) sepanjang mengenai pemberian tunjangan jabatan.\n2. Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 No. 16).\n3. Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 No. 21).\n4. Segala peraturan-peraturan pelaksanaan yang dikeluarkan dalam rangka peraturan-peraturan Pemerintah tersebut.\n5. Surat keputusan Menteri Pertahanan dahulu tanggal 20 Januari 1951 No. 30/M.P./5/1951 serta segala ketentuan-ketentuan yang bertentangan dengan peraturan ini.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1964 mengatur tentang pemberian tunjangan jabatan kepada Pegawai Negeri yang memangku jabatan tertentu. Latar belakang dikeluarkannya peraturan ini adalah adanya jabatan-jabatan pimpinan tertentu dalam pemerintahan yang memiliki tanggung jawab luas, sehingga perlu diberikan tunjangan jabatan yang sesuai.

Tunjangan jabatan diberikan kepada Pegawai Negeri yang diangkat dalam jabatan yang mempunyai tanggung jawab pimpinan. Jika jabatan tersebut lowong, tunjangan diberikan kepada pegawai yang ditunjuk sementara untuk memangku jabatan tersebut, dengan masa penunjukan minimal satu bulan. Pegawai yang menjabat lebih dari satu jabatan pimpinan diberikan tunjangan sesuai dengan jumlah jabatan yang dipangkunya.

Besaran tunjangan jabatan adalah 75% dari gaji pokok, dibulatkan ke atas dalam puluhan rupiah, dan dibayarkan bersamaan dengan pembayaran gaji bulanan. Menteri berwenang menetapkan jabatan-jabatan yang berhak menerima tunjangan setelah mendapat persetujuan dari Menteri yang diserahi Urusan Pegawai/Presidium Kabinet Dwikora.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[92,98,102],{"_93":94,"_95":96,"_36":97},"text","PP No. 12 Tahun 1956 tentang Pemberian Tunjangan Khusus Kepada Para Jaksa Republik Indonesia","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/76966/pp-no-12-tahun-1956","9fec5c4b-6fbc-48c3-8d34-c570ccd0c7d7",{"_93":99,"_95":100,"_36":101},"PP No. 10 Tahun 1956 tentang Pemberian Tunjangan Jabatan kepada Para Hakim Republik Indonesia","https://peraturan.bpk.go.id/Details/76961/pp-no-10-tahun-1956","5c9f3b1d-dcf1-477e-aea9-3ea44867f364",{"_93":103,"_95":104,"_36":105},"PP No. 22 Tahun 1951 tentang Pemberian Tunjangan Jabatan","https://peraturan.bpk.go.id/Details/77434/pp-no-22-tahun-1951","1ec7aeac-df39-41b1-8fcd-77d00b806c96","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

GOVERNMENT REGULATION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 34 OF 1964
CONCERNING
GRANTING OF POSITION ALLOWANCES TO CIVIL SERVANTS WHO
HOLD CERTAIN POSITIONS

President of the Republic of Indonesia,

Considering:	that among the state positions held by civil servants, there are certain leadership positions that have broad responsibilities; that it is deemed necessary to regulate the granting of position allowances to civil servants who hold these leadership positions and to determine the amount in accordance with the current situation;
In view of:	Article 5 paragraph (2) of the Constitution; Law No. 18 of 1961 (State Gazette of 1961 No. 263); Article 12 paragraph (2) PGPN-1961, Article 14 paragraph (1) PG.POL.-1961 and Article 18 paragraph (1) PGM-1956 jo Government Regulation No. 210 of 1961 (State Gazette of 1961 No. 251); Presidential Regulation No. 4 of 1962 (as amended) (State Gazette of 1962 No. 38), concerning the Main

","pdf_url","/proxy/pdf?id=fedd4dfd-4964-4da9-8d22-ff4fec12dddc","actionData","errors"]