For the best experience, openVeritaskon desktop.

Free Trial active — Full AIYU access for 7 days, no credit card required.

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 188/PMK.05/2017

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.05/2017 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Surat Perintah Pencairan Dana Melalui Sistem Perbendaharaan Dan Anggaran Negara

Also known as: PMK 188/PMK.05/2017 · PMK No. 188/PMK.05/2017

Status:
Active
Effective Date:11 Desember 2017Publication Date:8 Desember 2017
Keuangan Negara & Daerah

Information

TypePeraturan Menteri Keuangan
ThemeTata Cara Penyaluran Dana Surat Perintah Pencairan Dana Melalui Sistem Perbendaharaan Dan Anggaran Negara
LocationKementerian Keuangan
Effective Date11 Desember 2017
Publication Date08 Desember 2017
Place of EnactmentJakarta

Regulation History

Revokes

Amended By

Peraturan ini mencabut: 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 14/PMK.05/2013 tentang Penyaluran Dana Surat Perintah Pencairan Dana Dalam Rangka Implementasi Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 153/PMK.05/2013.

Peraturan ini bertujuan untuk menyempurnakan dan memodernisasi proses bisnis penyaluran dana surat perintah pencairan dana melalui sistem perbendaharaan dan anggaran negara. Kebijakan ini mengatur tata cara penyaluran dana melalui kemitraan dengan bank umum yang ditunjuk sebagai Bank Operasional dan/atau Bank Penyalur Gaji (BPG). Bank yang ditetapkan harus memenuhi persyaratan tertentu, termasuk kesehatan keuangan dan jaringan yang luas. Proses penyaluran dana dilakukan melalui Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) dengan mekanisme pemindahbukuan atau sistem transfer dana elektronik. Kebijakan ini juga mengatur pembukaan rekening pengeluaran dan retur, serta penyediaan dana secara periodik. Bank Operasional dan/atau BPG diwajibkan untuk menihilkan saldo rekening setiap akhir hari kerja. Tidak ada biaya transaksi yang dibebankan kepada penerima dana, dan bank tidak mendapatkan imbalan jasa dari pemerintah.

1. Perjanjian kerjasama antara Kuasa BUN Pusat dengan Bank Umum yang ditetapkan sebagai Bank Operasional dan/atau BPG yang telah ada sebelum Peraturan Menteri ini diundangkan, dinyatakan tetap berlaku.

1. Bank Operasional dan/atau BPG dikenakan sanksi dalam hal terlambat menyalurkan dana SP2D/SP2D-R, terlambat membukukan dana SP2D-R, atau terlambat melakukan penihilan saldo rekening.