[{"_1":2,"_128":-5,"_129":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","fb076fe2-b338-4b82-a53a-75f90e4eb1a5","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_124":125,"_126":127},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":118,"_119":120,"_121":-5,"_122":123},"title","Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 1985 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golongan Karya","short_title","Undang-undang (UU) No. 3 Tahun 1985","number","3","year","1985","published_date","1985-02-19","effective_date","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","ddc1b3d4-1a6f-400a-a0d3-4bbc9f4612dc","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Undang-undang (UU)","short_name","UU","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"e92e83d5-daaa-47f5-a181-544e66207d3c","Politik & Pemilihan Umum","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golongan Karya","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


1985
Undang-undang (UU) NO. 3, LN. 1985/ No.12, TLN. NO.3285, Website dpr.go.id : 3 HLM
Undang-undang (UU) TENTANG Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golongan Karya
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Februari 1985. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golongan Karya (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3062)","scope_and_parties","policy_content","

Undang-Undang ini mengubah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golongan Karya. Perubahan tersebut meliputi penggantian judul BAB II menjadi \"ASAS, TUJUAN, DAN PROGRAM\", penggantian Pasal 2 yang menegaskan bahwa Partai Politik dan Golongan Karya berasaskan Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Tujuan Partai Politik dan Golongan Karya adalah mewujudkan cita-cita Bangsa sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945, menciptakan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah NKRI, serta mengembangkan kehidupan Demokrasi Pancasila. Partai Politik dan Golongan Karya memperjuangkan tujuan melalui program-program dengan semangat kekeluargaan, musyawarah, dan gotong royong.

Anggota Partai Politik dan Golongan Karya haruslah Warganegara Republik Indonesia yang telah memenuhi persyaratan seperti telah berumur 17 tahun atau sudah/pernah kawin, dapat membaca dan menulis, serta sanggup aktif mengikuti kegiatan. Presiden/Mandataris MPR melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Pasal 4, Pasal 7 huruf a, dan Pasal 12, serta dapat meminta keterangan kepada Pengurus Tingkat Pusat Partai Politik dan Golongan Karya. Presiden/Mandataris MPR juga berwenang membekukan Pengurus Tingkat Pusat yang melakukan tindakan yang bertentangan dengan pasal-pasal tersebut. Partai Politik dan Golongan Karya diberikan waktu selambat-lambatnya satu tahun untuk menyesuaikan diri dengan ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang ini.

","transitional_provisions","1. Partai Politik dan Golongan Karya harus sudah selesai menyesuaikan diri dengan ketentuan-ketentuan Undang-undang ini termasuk perubahan-perubahannya, selambat-lambatnya satu tahun setelah tanggal mulai berlakunya Undang-undang ini.","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[95],{"_96":97,"_98":99,"_36":100},"text","UU No. 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/45270/uu-no-2-tahun-1999","94c29c91-7ade-4c1b-9fdc-a4416cb79b52","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[107],{"_96":108,"_98":109,"_36":110},"UU No. 3 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golongan Karya","https://peraturan.bpk.go.id/Details/47402/uu-no-3-tahun-1975","b149f84c-d3ab-49b0-83a2-1ec2ec68c607","amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

LAW OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 3 OF 1985
CONCERNING
AMENDMENT TO LAW NUMBER 3 OF 1975
CONCERNING POLITICAL PARTIES AND FUNCTIONAL GROUPS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that in order to implement the Decree of the People's Consultative Assembly Number II/MPR/1983 concerning the Broad Outlines of State Policy which, among other things, stipulates that the role of Political Parties and Functional Groups is very important in the life of the nation and state as a basic capital for national development, and with due regard to the development of circumstances, it is deemed necessary to amend several provisions of Law Number 3 of 1975 concerning Political Parties and Functional Groups;

In view of:

Article 5 paragraph (1), Article 20 paragraph (1), and Article 28 of the 1945 Constitution;

","pdf_url","/proxy/pdf?id=fb076fe2-b338-4b82-a53a-75f90e4eb1a5","actionData","errors"]