[{"_1":2,"_137":-5,"_138":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","fb02be6c-1058-40cd-9d24-f70d49f66460","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_133":134,"_135":136},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_108":109,"_110":111,"_116":117,"_118":119,"_120":121,"_122":123,"_124":125,"_126":127,"_128":129,"_130":-5,"_131":132},"title","Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 2025 tentang Besaran dan Penggunaan Iuran Badan Usaha dalam Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi pada Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi","short_title","Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 2025","number","9","year","2025","published_date","2025-02-20","effective_date","2025-03-22","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","25005e56-1478-479f-a566-310826679c75","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Pemerintah (PP)","short_name","PP","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"4d737c56-8459-4de6-aa6c-23f2dd6edff8","Pertambangan & Sumber Energi","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Besaran dan Penggunaan Iuran Badan Usaha dalam Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi pada Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Iuran - Badan Usaha - Usaha Minyak dan Gas Bumi - Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi
2025
Peraturan Pemerintah (PP) NO. 9, LN 2025 (24), TLN (7096) : 19 hlm.; jdih.setneg.go.id
Peraturan Pemerintah (PP) TENTANG Besaran dan Penggunaan Iuran Badan Usaha dalam Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi pada Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi
ABSTRAK:	\n \n Untuk melakukan penyesuaian mekanisme pengelolaan PNBP mengenai besaran dan penggunaan iuran badan usaha dalam kegiatan usaha penyediaan dan pendistribusian BBM dan pengangkutan gas bumi mealui pipa sebagaimana diatur dalam PP Nomor 48 Tahun 2019, perlu mengatur kembali PP Nomor tentang Besaran dan Penggunaan Iuran Badan Usaha dalam kegiatan usaha penyediaan dan pendistribusian BBM dan pengangkutan gas bumi melalui pipa. \n Dasar hukum PP ini adalah Pasal 5 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945; UU Nomor 22 Tahun 2001; UU Nomor 9 Tahun 2018; dan PP Nomor 67 Tahun 2002. \n PP ini mengatur mengenai besaran dan penggunaan Iuran Badan Usaha dalam kegiatan usaha minyak dan gas bumi pada Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi. Badan Usaha yang melakukan kegiatan penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak wajib membayar Iuran kepada Badan Pengatur. Badan Usaha yang melakukan kegiatan: a) Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa; dan/atau b) Usaha Niaga Gas Bumi melalui pipa yang memiliki fasilitas jaringan distribusi, wajib membayar Iuran kepada Badan Pengatur. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Maret 2025. \n PP ini mencabut Pasal 33 ayat (6) PP Nomor 67 Tahun 2002 beserta perubahannya dan PP Nomor 48 Tahun 2019. \n Lampiran file: 26 hlm. (batang tubuh hlm 1 s.d. 19 dan penjelasan hlm 20 s.d. 26) \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2019 tentang Besaran dan Penggunaan Iuran Badan Usaha dalam Kegiatan Usaha Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa.\n\nPeraturan ini mengubah:\n1. Ketentuan Pasal 33 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002 tentang Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2012.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Pemerintah ini bertujuan untuk mengatur besaran dan penggunaan iuran badan usaha dalam kegiatan usaha minyak dan gas bumi pada Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi. Latar belakang kebijakan ini adalah untuk menyesuaikan mekanisme pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) terkait besaran dan penggunaan iuran badan usaha dalam kegiatan penyediaan dan pendistribusian bahan bakar minyak serta pengangkutan gas bumi melalui pipa. Peraturan ini menetapkan kewajiban pembayaran iuran oleh badan usaha yang melakukan kegiatan tersebut, besaran iuran, mekanisme pembayaran, serta pelaporan dan pemeriksaan iuran. Selain itu, peraturan ini juga mengatur sanksi administratif bagi badan usaha yang tidak memenuhi kewajiban pembayaran iuran. Tujuan utama dari peraturan ini adalah untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dan penggunaan iuran oleh Badan Pengatur, memberikan kemudahan bagi badan usaha dalam pembayaran iuran, serta memberikan kepastian hukum mengenai besaran iuran badan usaha pada kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi.

","transitional_provisions","1. Kewajiban Badan Usaha yang timbul berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2006 diselesaikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2006.\n2. Penyelesaian kewajiban dilakukan paling lama 6 bulan sejak Peraturan Pemerintah ini berlaku.\n3. Jika kewajiban belum diselesaikan dalam jangka waktu tersebut, Badan Usaha dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan Nomor Registrasi Usaha atau Hak Khusus.\n4. Badan Pengatur mengusulkan pencabutan perizinan berusaha kepada menteri terkait.\n5. Pengurusan piutang diserahkan kepada instansi yang berwenang mengurus piutang negara.","sanctions","1. Badan Usaha yang tidak menyampaikan laporan dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis dan/atau pencabutan Nomor Registrasi Usaha atau Hak Khusus.\n2. Kekurangan dan/atau keterlambatan pembayaran Iuran dikenakan denda sebesar 2% per bulan dari bagian yang terutang.\n3. Jika tidak membayar kewajiban Iuran selama 24 bulan sejak jatuh tempo, dikenakan sanksi pencabutan Nomor Registrasi Usaha atau Hak Khusus.","revokes",[94,100,104],{"_95":96,"_97":98,"_36":99},"text","PP No. 49 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002 Tentang Badan Pengatur Penyediaan Dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak Dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui PipaKetentuan Pasal 33 ayat (6) dicabut.","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/5262/pp-no-49-tahun-2012","ba8836fd-314e-4f9c-b844-821391b4a43e",{"_95":101,"_97":102,"_36":103},"PP No. 67 Tahun 2002 tentang Badan Pengatur Penyediaan Dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak Dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui PipaKetentuan Pasal 33 ayat (6) dicabut.","https://peraturan.bpk.go.id/Details/52618/pp-no-67-tahun-2002","6598f85d-9dcd-404f-a057-a4d04d9f03e2",{"_95":105,"_97":106,"_36":107},"Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 48 Tahun 2019","https://peraturan.bpk.go.id/Details/111899/pp-no-48-tahun-2019","2b1fd474-c44f-49c5-9bc1-1eaebd5ac046","revoked_by",[],"partially_revokes",[112,114],{"_95":113,"_97":98,"_36":99},"Peraturan Pemerintah (PP) No. 49 Tahun 2012",{"_95":115,"_97":102,"_36":103},"Peraturan Pemerintah (PP) No. 67 Tahun 2002","partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGULATION OF THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 9 OF 2025
CONCERNING
THE AMOUNT AND USE OF BUSINESS ENTITY CONTRIBUTIONS
IN OIL AND NATURAL GAS BUSINESS ACTIVITIES AT THE
DOWNSTREAM OIL AND GAS REGULATORY AGENCY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n

Considering:

that in order to adjust the management mechanism of Non-Tax State Revenue regarding the amount and use of business entity contributions in business activities of providing and distributing fuel oil and transporting natural gas through pipelines as regulated in Government Regulation Number 48 of 2019 concerning the Amount and Use of Business Entity Contributions in Business Activities of Providing and Distributing Fuel Oil and Transporting Natural Gas through Pipelines, it is necessary to re-regulate Government Regulation concerning the Amount and Use of Business Entity Contributions

","pdf_url","/proxy/pdf?id=fb02be6c-1058-40cd-9d24-f70d49f66460","actionData","errors"]