For the best experience, openVeritaskon desktop.

Free Trial active — Full AIYU access for 7 days, no credit card required.

Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Nomor 1 Tahun 2017

Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor Kep. 01 Tahun 2011 tentang Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, Geofisika

Also known as: Perka BMKG 1/2017 · Perka BMKG No. 1 Tahun 2017 · Perka BMKG Nomor 1 Tahun 2017

Status:
Active
Effective Date:9 Januari 2017Publication Date:3 Januari 2017
Pengadaan Barang & Jasa Pemerintah

Information

TypePeraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika
ThemePerubahan Ketiga atas Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor Kep. 01 Tahun 2011 tentang Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, Geofisika
LocationBadan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika
Effective Date09 Januari 2017
Publication Date03 Januari 2017
Place of EnactmentJakarta

Regulation History

Revokes

Amends

Peraturan ini mencabut: 1. Keputusan Kepala Badan Nomor: KEP.134/KB/IX/2013 tentang Pengangkatan Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Pusat.

Peraturan ini bertujuan untuk menyempurnakan organisasi Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa Pemerintah di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) guna menunjang kelancaran pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah. Perubahan ini meliputi struktur organisasi ULP yang terdiri dari ULP Pusat dan ULP Daerah. ULP Pusat berkedudukan di unit organisasi yang menangani pengadaan barang/jasa untuk BMKG Pusat dan Sekolah Tinggi Meteorologi Klimatologi dan Geofisika, sedangkan ULP Daerah berkedudukan di Koordinator Stasiun Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika di setiap Provinsi. Kepala ULP dijabat oleh pejabat eselon III untuk ULP Pusat dan pejabat di lingkungan Koordinator Stasiun untuk ULP Daerah. Sekretariat ULP dipimpin oleh seorang sekretaris yang dijabat oleh pejabat eselon IV untuk ULP Pusat dan pejabat di lingkungan Koordinator Stasiun untuk ULP Daerah. Kepala ULP wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dengan unit kerja terkait.

1. Pada saat Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku, Keputusan Kepala Badan Nomor: KEP.134/KB/IX/2013 tentang Pengangkatan Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Pusat, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

(-)