[{"_1":2,"_140":-5,"_141":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f9dee5df-3f49-4ade-84b3-5fc469787d17","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_136":137,"_138":139},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":-5,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_107":108,"_113":114,"_115":116,"_117":118,"_119":120,"_125":126,"_127":128,"_129":130,"_131":132,"_133":-5,"_134":135},"title","Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 41 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penghitungan dan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Perhubungan","short_title","Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 41 Tahun 2017","number","41","year","2017","published_date","2017-05-19","effective_date","2018-05-19","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","5e75b48c-9b41-41d0-9e99-54e358ec6d19","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Menteri Perhubungan","short_name","Permenhub","subjects",[69,72],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"11223620-0ed2-4d39-afcc-7656055ef432","Aparatur Sipil Negara",{"_55":73,"_56":74,"_58":-5},"4e240b29-23c1-4826-aa3d-d2797142ac5f","Kompensasi & Tunjangan Pejabat","tags",[],"location","Kementerian Perhubungan","place_of_enactment","Jakarta","theme","Tata Cara Penghitungan dan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Perhubungan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2017
Peraturan Menteri Perhubungan NO. 41, BN.2017/No.734, jdih.dephub.go.id : 39 hlm.
Peraturan Menteri Perhubungan TENTANG Tata Cara Penghitungan dan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Perhubungan
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Perhubungan ini mulai berlaku pada tanggal 19 Mei 2018. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut: 1. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 107 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penghitungan dan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1645), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 181 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 107 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penghitungan dan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1784) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan ini bertujuan untuk mengoptimalkan pengukuran kinerja dan produktivitas kerja pegawai di lingkungan Kementerian Perhubungan dengan memberikan Tunjangan Kinerja. Kebijakan ini diambil untuk memastikan penerapan asas keadilan dan proporsionalitas, serta meningkatkan disiplin pegawai. Tata cara penghitungan dan pemberian Tunjangan Kinerja diatur untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas administrasi. Tunjangan Kinerja diberikan berdasarkan capaian kinerja individu yang sejalan dengan capaian kinerja organisasi. Besaran tunjangan ditentukan oleh kelas jabatan dan tidak diberikan kepada pegawai yang tidak memiliki jabatan tertentu, dinonaktifkan, atau sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara. Penghitungan tunjangan melibatkan unsur disiplin kerja dan prestasi kerja, dengan kontribusi masing-masing 40% dan 60%. Pembayaran dilakukan setiap bulan dengan mekanisme yang telah ditetapkan.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Pelanggaran terhadap peraturan ini dapat dijatuhi sanksi administratif maupun pidana. 2. Sanksi administratif dapat berupa teguran tertulis, penangguhan usaha, pencabutan izin, atau pembatalan izin. 3. Sanksi pidana dapat berupa pidana kurungan atau penjara.","revokes",[97,103],{"_98":99,"_100":101,"_36":102},"text","Permenhub No. 181 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 107 Tahun 2013 tentang Cara Penghitungan dan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Perhubungan","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/103615/permenhub-no-181-tahun-2015","2e278aa4-8ff6-485d-a9c8-296f47c28e90",{"_98":104,"_100":105,"_36":106},"Permenhub No. 107 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penghitungan dan Pemberian Tunjangan KInerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Perhubungan","https://peraturan.bpk.go.id/Details/147759/permenhub-no-107-tahun-2013","2803dfa8-d131-43a3-94b1-5e9f1e383425","revoked_by",[109],{"_98":110,"_100":111,"_36":112},"Permenhub No. 46 Tahun 2023 tentang Tata Cara Perhitungan dan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Perhubungan","https://peraturan.bpk.go.id/Details/283745/permenhub-no-46-tahun-2023","3a6e34e4-92ca-47fe-a61d-c7ee0d7d86ec","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[121],{"_98":122,"_100":123,"_36":124},"Permenhub No. 114 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor Pm 41 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penghitungan Dan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Perhubungan","https://peraturan.bpk.go.id/Details/102881/permenhub-no-114-tahun-2018","0f31514d-b902-4ae4-a4f9-758fce22cfcf","partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MINISTER OF TRANSPORTATION
REPUBLIC OF INDONESIA

REGULATION OF THE MINISTER OF TRANSPORTATION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER PM 41 OF 2017
CONCERNING
PROCEDURES FOR CALCULATING AND PROVIDING PERFORMANCE ALLOWANCES
FOR EMPLOYEES WITHIN THE MINISTRY OF TRANSPORTATION

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MINISTER OF TRANSPORTATION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

Considering:

that in an effort to optimize performance measurement and work productivity as well as the application of the principles of justice and proportionality, a Performance Allowance is provided for Employees within the Ministry of Transportation;
that in order to maintain orderly administration and uniformity of perception, increase efficiency and effectiveness in the implementation of calculating and providing Performance Allowances, and improve Employee discipline, it is necessary to regulate the procedures for calculating and providing Performance Allowances

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f9dee5df-3f49-4ade-84b3-5fc469787d17","actionData","errors"]