For the best experience, openVeritaskon desktop.

Free Trial active — Full AIYU access for 7 days, no credit card required.

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2017

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pemberian Layanan Cepat Perizinan 3 (Tiga) Jam Terkait Infrastruktur Di Sektor Energi Dan Sumber Daya Mineral

Also known as: Permen ESDM 13/2017 · Permen ESDM No. 13 Tahun 2017 · Permen ESDM Nomor 13 Tahun 2017

Status:
Inactive
Effective Date:7 Februari 2017Publication Date:6 Februari 2017
Pertambangan & Sumber EnergiPerizinan & Pelayanan Publik

Information

TypePeraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
ThemePerubahan Atas Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pemberian Layanan Cepat Perizinan 3 (Tiga) Jam Terkait Infrastruktur Di Sektor Energi Dan Sumber Daya Mineral
LocationKementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
Effective Date07 Februari 2017
Publication Date06 Februari 2017
Place of EnactmentJakarta

Regulation History

Amends

Revoked By

Peraturan ini mengubah: 1. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pemberian Layanan Cepat Perizinan 3 (tiga) Jam Terkait Infrastruktur di Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 978)

Peraturan Menteri ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pemberian Layanan Cepat Perizinan 3 (Tiga) Jam Terkait Infrastruktur di Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral. Perubahan tersebut meliputi perubahan definisi Pemohon Izin dan Infrastruktur, penghapusan ketentuan mengenai Bidang Usaha Pengusahaan Panas Bumi sebagai bagian dari Layanan Cepat 123J, dan penghapusan Pasal 6. Layanan Cepat 123J diberikan kepada Pemohon Izin di bidang usaha yang menjadi kewenangan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, meliputi Bidang Usaha Pembangkitan Tenaga Listrik, Bidang Usaha Transmisi Tenaga Listrik, dan Izin Sementara Hilir Minyak dan Gas Bumi. Layanan ini diberikan sejak diterimanya permohonan yang lengkap dan benar pada PTSP Pusat di Badan Koordinasi Penanaman Modal.

(-)

(-)