For the best experience, openVeritaskon desktop.

Free Trial active — Full AIYU access for 7 days, no credit card required.

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 5/PER/M.KUKM/IV/2017 Tahun 2017

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 5/PER/M.KUKM/IV/2017 Tahun 2017 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

Also known as: Permenkop UKM 5/PER/M.KUKM/IV/2017 · Permenkop UKM No. 5/PER/M.KUKM/IV/2017

Status:
Active
Effective Date:27 April 2017Publication Date:25 April 2017
Aparatur Sipil Negara

Information

TypePeraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
ThemeKelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
LocationKementerian Koperasi dan UKM
Effective Date27 April 2017
Publication Date25 April 2017
Place of EnactmentJakarta

Regulation History

Revokes

Amended By

Peraturan ini mencabut: 1. Peraturan Menteri Nomor 07/PER/M.KUKM/III/2016 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 421).

Peraturan Menteri ini menetapkan kelas jabatan di lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemen-UKM) sebagai implementasi Pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2016 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kemen-UKM. Kelas jabatan didefinisikan sebagai kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam susunan instansi pemerintah, yang setara dalam tingkat kesulitan, tanggung jawab, dan kualifikasi pekerjaan, serta digunakan sebagai dasar penggajian. Ketentuan substansial mencakup: 1. Penetapan Kelas Jabatan: Kelas jabatan untuk Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, dan Jabatan Fungsional tercantum dalam Lampiran I, II, dan III Peraturan Menteri ini. 2. Penetapan Kelas Jabatan Jabatan Pelaksana: Kelas Jabatan untuk pejabat dalam jabatan pelaksana berdasarkan usulan dari Pejabat Pimpinan Tinggi Madya. Kelas Jabatan untuk pejabat dalam jabatan pelaksana dapat dinaikkan atau diturunkan berdasarkan kriteria yang ditetapkan. 3. ASN yang dipekerjakan/diperbantukan: Aparatur Sipil Negara/Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Republik Indonesia yang dipekerjakan/diperbantukan di Lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, penetapan Kelas Jabatannya menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(-)

(-)