For the best experience, openVeritaskon desktop.

Free Trial active — Full AIYU access for 7 days, no credit card required.

Peraturan Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 4 Tahun 2018

Peraturan Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik

Also known as: Peraturan BATAN 4/2018 · Peraturan BATAN No. 4 Tahun 2018 · Peraturan BATAN Nomor 4 Tahun 2018

Status:
Active
Effective Date:8 Mei 2018Publication Date:2 Mei 2018
Keterbukaan InformasiPers, Pos & Iklan

Information

TypePeraturan Badan Tenaga Nuklir Nasional
ThemePengelolaan Keterbukaan Informasi Publik
LocationBadan Tenaga Nuklir Nasional
Effective Date08 Mei 2018
Publication Date02 Mei 2018
Place of EnactmentJakarta

Peraturan ini mencabut: 1. Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 148/KA/VII/2010 tentang Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional 148/KA/VII/2010 tentang Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik.

Peraturan ini bertujuan untuk mengatur pengelolaan keterbukaan informasi publik di Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN). Latar belakang pembentukan peraturan ini adalah untuk menggantikan peraturan sebelumnya yang dianggap kurang memadai dan tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan pengelolaan informasi publik. Tujuan utama dari peraturan ini adalah untuk meningkatkan kualitas layanan informasi publik, mewujudkan transparansi, efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan negara.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup pembagian kewenangan antara Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama dan PPID Unit Kerja dalam pengelolaan layanan informasi publik. PPID Utama bertanggung jawab atas pengujian konsekuensi, pengklasifikasian informasi publik, dan penetapan informasi yang dikecualikan. Informasi publik yang diatur meliputi informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, serta informasi yang wajib diumumkan secara serta merta dan setiap saat. Hak dan kewajiban subjek hukum termasuk kewajiban untuk menyediakan informasi publik yang berkualitas dan dapat diakses oleh masyarakat.

(-)

(-)