[{"_1":2,"_144":-5,"_145":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f7b32c6d-fe1c-4d40-9fc2-94b89ef68a36","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_140":141,"_142":143},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_107":108,"_113":114,"_115":116,"_117":118,"_119":120,"_129":130,"_131":132,"_133":134,"_135":136,"_137":-5,"_138":139},"title","Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 165 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Departemen","short_title","Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 165 Tahun 2000","number","165","year","2000","published_date","2000-11-23","effective_date","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","9b39fddb-ef27-4bb8-818e-76af78c5aa14","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Keputusan Presiden (Keppres)","short_name","Keppres","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"83cf7aa3-07dc-4292-9807-b06fe839e651","Pembentukan Lembaga Negara","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Departemen","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2000
Keputusan Presiden (KEPPRES) NO. 165,
Keputusan Presiden (KEPPRES) TENTANG Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Departemen
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Keputusan Presiden (KEPPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 23 November 2000. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Keputusan Presiden Nomor 46 Tahun 1983 tentang Pokok-pokok dan Susunan Organisasi Departemen Pertahanan Keamanan\n2. Keputusan Presiden Nomor 136 Tahun 1999 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 147 Tahun 1999","scope_and_parties","policy_content","

Latar Belakang dan Tujuan

Keputusan Presiden ini diterbitkan untuk mendukung pelaksanaan tugas Kabinet dan meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan agar lebih efektif dan efisien. Tujuannya adalah menetapkan kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, susunan organisasi, dan tata kerja Departemen dalam Pemerintahan Negara Republik Indonesia.

Ketentuan Substansial

Keputusan ini mengatur pembagian kewenangan antar Departemen yang dipimpin oleh Menteri Negara dan bertanggung jawab kepada Presiden. Departemen-departemen yang diatur meliputi berbagai bidang seperti dalam negeri, luar negeri, pertahanan, kehakiman, keuangan, dan lainnya. Setiap Departemen memiliki tugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan sebagian tugas pemerintahan di bidangnya masing-masing. Keputusan ini juga menetapkan kewajiban perizinan, persyaratan akreditasi, dan standar pemberian izin oleh Daerah di bidangnya masing-masing.

","transitional_provisions","1. Keputusan Menteri yang merupakan pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 136 Tahun 1999 tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diubah atau diganti dengan keputusan baru berdasarkan Keputusan Presiden ini.\n2. Penyesuaian terhadap Keputusan Presiden ini dilaksanakan selambat-lambatnya dalam waktu 6 (enam) bulan sejak ditetapkannya Keputusan Presiden ini.","sanctions","(-)","revokes",[93,99,103],{"_94":95,"_96":97,"_36":98},"text","KEPPRES No. 147 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 136 Tahun 1999 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Departemen","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/58807/keppres-no-147-tahun-1999","33e64ea4-26bc-431b-b2c2-3c3301028883",{"_94":100,"_96":101,"_36":102},"KEPPRES No. 136 Tahun 1999 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Departemen","https://peraturan.bpk.go.id/Details/58779/keppres-no-136-tahun-1999","7aa725bf-f147-4db2-b550-8eb633d1b2d5",{"_94":104,"_96":105,"_36":106},"KEPPRES No. 46 Tahun 1983 tentang Pokok-Pokok Dan Susunan Organisasi Departemen Pertahanan Keamanan","https://peraturan.bpk.go.id/Details/65571/keppres-no-46-tahun-1983","f9317e18-6be8-4a93-8ff9-0d50c7d1e147","revoked_by",[109],{"_94":110,"_96":111,"_36":112},"KEPPRES No. 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Departemen","https://peraturan.bpk.go.id/Details/57339/keppres-no-102-tahun-2001","e57aaebc-552f-4cd0-aa45-cfab0f4c1db3","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[121,125],{"_94":122,"_96":123,"_36":124},"KEPPRES No. 37 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 165 Tahun 2000 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Departemen, Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keputusan Presiden Nomor 172 Tahun 2000","https://peraturan.bpk.go.id/Details/57131/keppres-no-37-tahun-2001","676544f8-e8d7-4d18-9f9b-8bb6bd001f3d",{"_94":126,"_96":127,"_36":128},"KEPPRES No. 172 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 165 Tahun 2000 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Departemen","https://peraturan.bpk.go.id/Details/58280/keppres-no-172-tahun-2000","33af63a0-bf62-4085-b5f6-e60fcf9c0d04","partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 165 TAHUN 2000
TENTANG
KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, KEWENANGAN,
SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA DEPARTEMEN

Menimbang:

bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Kabinet dan untuk lebih meningkatkan
penyelenggaraan pemerintahan agar dapat berjalan lancar, berdaya guna dan berhasil guna,
dipandang perlu menetapkan kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, susunan organisasi, dan
tata kerja Departemen;

Mengingat:

Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 17 Undang-Undang Dasar 1945;
Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan
Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor
54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
Keputusan Presiden Nomor 234/M Tahun 2000;
Keputusan Presiden Nomor 289/M Tahun 2000;

MEMUTUSKAN:

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f7b32c6d-fe1c-4d40-9fc2-94b89ef68a36","actionData","errors"]