[{"_1":2,"_132":-5,"_133":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f70af760-65f2-4d96-8e94-11c0d76d8a0b","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_128":129,"_130":131},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":82,"_83":84,"_85":23,"_86":87,"_88":84,"_89":90,"_91":92,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":118,"_119":120,"_121":122,"_123":124,"_125":-5,"_126":127},"title","Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 29 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan","short_title","Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 29 Tahun 2023","number","29","year","2023","published_date","2023-06-06","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","25005e56-1478-479f-a566-310826679c75","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Pemerintah (PP)","short_name","PP","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"f7d00c88-aeca-47ba-bc79-76c2001c54db","Kelautan & Perikanan","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan","subject_matter","PP ini mengatur mengenai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Karantina) yang merupakan sistem pencegahan masuk, keluar dan tersebarnya hama dan penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina, dan organisme pengganggu tumbuhan karantina; serta pengawasan dan/atau pengendalian terhadap keamanan pangan dan mutu pangan, keamanan pakan dan mutu pakan, produk rekayasa genetik, sumber daya genetik, agensia hayati, jenis asing invasif, serta tumbuhan dan satwa liar, tumbuhan dan satwa langka yang dimasukkan ke dalam, tersebarnya dari suatu area ke area lain dan/atau dikeluarkan dari wilayah Negara Kesatuan Republik lndonesia. Sumber daya manusia untuk penyelenggaraan karantina terdiri atas pejabat karantina dan pejabat lainnya.","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Peraturan Pelaksanaan - Undang-Undang - Karantina - Hewan - Ikan - Tumbuhan
2023
Peraturan Pemerintah (PP) NO. 29, LN.2023/No.73, TLN No.6878 , jdih.setneg.go.id: 181 hlm.
Peraturan Pemerintah (PP) TENTANG Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan
ABSTRAK:	\n \n Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3), Pasal 8 ayat (2), Pasal 12 ayat (3), Pasal 20 ayat (3), Pasal 24 ayat (3), Pasal 27 ayat (4), Pasal 29 ayat (3), Pasal 32 ayat (2), Pasal 56 ayat (3), Pasal 58 ayat (3), Pasal 60 ayat (3), Pasal 62 ayat (3), Pasal 64 ayat (2), Pasal 65 ayat (2), Pasal 66 ayat (2), Pasal 67 ayat (6), Pasal 70 ayat (7), Pasal 72 ayat (2), Pasal 75, Pasal 77 ayat (2), dan Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan. \n Dasar hukum PP ini adalah Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan UU Nomor 21 Tahun 2019. \n PP ini mengatur mengenai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Karantina) yang merupakan sistem pencegahan masuk, keluar dan tersebarnya hama dan penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina, dan organisme pengganggu tumbuhan karantina; serta pengawasan dan/atau pengendalian terhadap keamanan pangan dan mutu pangan, keamanan pakan dan mutu pakan, produk rekayasa genetik, sumber daya genetik, agensia hayati, jenis asing invasif, serta tumbuhan dan satwa liar, tumbuhan dan satwa langka yang dimasukkan ke dalam, tersebarnya dari suatu area ke area lain dan/atau dikeluarkan dari wilayah Negara Kesatuan Republik lndonesia. Sumber daya manusia untuk penyelenggaraan karantina terdiri atas pejabat karantina dan pejabat lainnya. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Juni 2023. \n PP ini mencabut PP Nomor 82 Tahun 2000; PP Nomor 14 Tahun 2002; dan PP Nomor 15 Tahun 2002. \n Lampiran file: 251 hlm (batang tubuh hlm 1 sd 181, penjelasan hlm 182 sd 251) \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2023 ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan. Tujuan utama dari peraturan ini adalah untuk mencegah masuk, keluar, dan penyebaran hama dan penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina, serta organisme pengganggu tumbuhan karantina. Peraturan ini juga mengatur pengawasan dan pengendalian terhadap keamanan pangan dan mutu pangan, keamanan pakan dan mutu pakan, produk rekayasa genetik, sumber daya genetik, agensia hayati, jenis asing invasif, serta tumbuhan dan satwa liar, tumbuhan dan satwa langka. Dalam pelaksanaannya, peraturan ini menetapkan kewajiban bagi setiap orang yang memasukkan atau mengeluarkan media pembawa hama dan penyakit untuk melaporkan dan menyerahkan kepada pejabat karantina. Selain itu, peraturan ini juga mengatur tentang analisis risiko, penetapan tempat pemasukan dan pengeluaran, serta tindakan karantina yang meliputi pemeriksaan, pengasingan, pengamatan, perlakuan, penahanan, penolakan, pemusnahan, dan pembebasan.","transitional_provisions","sanctions","1. Penanggung jawab alat angkut yang tidak memenuhi ketentuan dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis dan/atau larangan sementara kegiatan mengangkut Media Pembawa HPHK, HPIK, dan OPTK.","revokes",[93,99,103],{"_94":95,"_96":97,"_36":98},"text","PP No. 15 Tahun 2002 tentang Karantina Ikan","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/52403/pp-no-15-tahun-2002","df51ec98-581d-4ba5-bfff-8d5de06ad738",{"_94":100,"_96":101,"_36":102},"PP No. 14 Tahun 2002 tentang Karantina Tumbuhan","https://peraturan.bpk.go.id/Details/52401/pp-no-14-tahun-2002","f12caad7-8cdc-44ef-acd5-145c7eaf9f9b",{"_94":104,"_96":105,"_36":106},"PP No. 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan","https://peraturan.bpk.go.id/Details/53442/pp-no-82-tahun-2000","b0c8605f-b646-4bce-a4ae-6328de10c9bd","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY
GOVERNMENT REGULATION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 29 OF 2023
CONCERNING
IMPLEMENTING REGULATION OF LAW NUMBER 21 OF 2019
CONCERNING ANIMAL, FISH, AND PLANT QUARANTINE

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

Considering:

that to implement the provisions of Article 5 paragraph (3), Article 8 paragraph (2), Article 12 paragraph (3), Article 20 paragraph (3), Article 24 paragraph (3), Article 27 paragraph (4), Article 29 paragraph (3), Article 32 paragraph (2), Article 56 paragraph (3), Article 58 paragraph (3), Article 60 paragraph (3), Article 62 paragraph (3), Article 64 paragraph (2), Article 65 paragraph (2), Article 66 paragraph (2), Article 67 paragraph (6), Article 70 paragraph (7), Article 72 paragraph (2), Article 75, Article 77 paragraph (2), and Article 79 paragraph (3) of Law Number 21 of 2019 concerning Animal, Fish, and Plant Quarantine, it is necessary to stipulate a Government Regulation concerning the Implementing Regulation of Law Number 21 of 2019 concerning Animal, Fish, and Plant Quarantine;

In view of:

Article 5 paragraph (2) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia;
Law Number 21 of 2019 concerning Animal, Fish, and Plant Quarantine (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2019 Number 200, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 6411);

DECIDES:

To stipulate:

GOVERNMENT REGULATION CONCERNING THE IMPLEMENTING REGULATION OF LAW NUMBER 21 OF 2019 CONCERNING ANIMAL, FISH, AND PLANT QUARANTINE.

CHAPTER I
GENERAL PROVISIONS

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f70af760-65f2-4d96-8e94-11c0d76d8a0b","actionData","errors"]