[{"_1":2,"_128":-5,"_129":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b0c8605f-b646-4bce-a4ae-6328de10c9bd","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_124":125,"_126":127},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_99":100,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":118,"_119":120,"_121":-5,"_122":123},"title","Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan","short_title","Peraturan Pemerintah (PP) No. 82 Tahun 2000","number","82","year","2000","published_date","2000-09-19","effective_date","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","25005e56-1478-479f-a566-310826679c75","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Pemerintah (PP)","short_name","PP","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"10e70ff8-158d-4e9e-849e-554938c706d9","Pelayanan Kesehatan","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Karantina Hewan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2000
Peraturan Pemerintah (PP) NO. 82, LN. 2000 No. 161, TLN No. 4002, LL SETNEG : 44 HLM
Peraturan Pemerintah (PP) TENTANG Karantina Hewan
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 September 2000. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan Pemerintah ini mencabut:\n1. Ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan sepanjang tidak mengatur penolakan dan karantina hewan.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan bertujuan untuk melindungi dan melestarikan sumber daya alam hayati hewan dari ancaman hama dan penyakit hewan karantina. Latar belakangnya adalah bahwa peraturan perundang-undangan yang ada sudah tidak sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, serta perkembangan hukum nasional dan internasional.\n\nKetentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:\n\n1. **Persyaratan Karantina:** Media pembawa (hewan, bahan asal hewan, hasil bahan asal hewan, dan benda lain) yang dimasukkan ke dalam atau dikeluarkan dari wilayah Indonesia harus dilengkapi dengan sertifikat kesehatan dari negara asal atau dokter hewan karantina, surat keterangan asal (jika berupa benda lain), melalui tempat pemasukan/pengeluaran yang ditetapkan, dan dilaporkan kepada petugas karantina.\n2. **Tindakan Karantina:** Tindakan karantina meliputi pemeriksaan, pengasingan, pengamatan, perlakuan (sucihama, dll.), penahanan, penolakan, pemusnahan, dan pembebasan media pembawa. Tindakan ini bertujuan untuk mencegah penyebaran hama penyakit hewan karantina.\n3. **Transit:** Mengatur persyaratan dan prosedur transit media pembawa di wilayah Indonesia untuk mencegah penyebaran penyakit.\n4. **Tempat Pemasukan dan Pengeluaran:** Menetapkan tempat-tempat yang diizinkan untuk pemasukan dan pengeluaran media pembawa.\n5. **Instalasi Karantina:** Mengatur persyaratan teknis dan penetapan instalasi karantina.\n6. **Peran Serta Masyarakat dan Kerjasama Antarnegara:** Mendorong peran serta masyarakat dalam karantina hewan dan kerjasama dengan negara lain.\n7. **Petugas Karantina:** Menetapkan petugas karantina dan kewenangannya.\n8. **Pungutan Jasa Karantina:** Mengatur pungutan biaya untuk jasa karantina.","transitional_provisions","Semua peraturan pelaksanaan di bawah Peraturan Pemerintah yang berkaitan dengan karantina hewan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum dibuat yang baru berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.","sanctions","(-)","revokes",[93],{"_94":95,"_96":97,"_36":98},"text","PP No. 15 Tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan, Dan Pengobatan Penyakit Hewan","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/67344/pp-no-15-tahun-1977","bc6b4c8f-e726-4424-834f-585256adb3e7","revoked_by",[101],{"_94":102,"_96":103,"_36":104},"PP No. 29 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan","https://peraturan.bpk.go.id/Details/250096/pp-no-29-tahun-2023","f70af760-65f2-4d96-8e94-11c0d76d8a0b","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

GOVERNMENT REGULATION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 82 OF 2000
CONCERNING
ANIMAL QUARANTINE

\n
\n

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that the laws and regulations governing
animal quarantine that protect and preserve resources
animal biodiversity is no longer in accordance with
advances in science and technology and developments
national and international law;
that in connection with the above and to
implement the provisions of Article 22 paragraph (2) and Article 27
Law Number 16 of 1992 concerning Animal Quarantine,
Fish and Plants, it is necessary to stipulate a Government Regulation
regarding Animal Quarantine.

In view of:

Article 5 paragraph (2) of the 1945 Constitution as amended
amended by the Second Amendment to the 1945 Constitution;
Law Number 6 of 1967 concerning

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b0c8605f-b646-4bce-a4ae-6328de10c9bd","actionData","errors"]