For the best experience, openVeritaskon desktop.

Free Trial active — Full AIYU access for 7 days, no credit card required.

Peraturan Pemerintah (PP) No. 15 Tahun 1977

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 Tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan, Dan Pengobatan Penyakit Hewan

Also known as: PP 15/1977 · PP No. 15 Tahun 1977 · PP Nomor 15 Tahun 1977

Status:
Inactive
Effective Date:16 Maret 1977Publication Date:16 Maret 1977
Pelayanan KesehatanKetahanan Pangan & Pertanian

Information

TypePeraturan Pemerintah (PP)
ThemePenolakan, Pencegahan, Pemberantasan, Dan Pengobatan Penyakit Hewan
LocationPemerintah Pusat
Effective Date16 Maret 1977
Publication Date16 Maret 1977
Place of EnactmentJakarta

Regulation History

Revoked By

(-)

Latar Belakang dan Tujuan: Peraturan ini bertujuan untuk melindungi dan mengembangkan ternak sebagai sumber protein hewani yang penting bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia. Dengan adanya ancaman penyakit hewan yang dapat merugikan, diperlukan langkah-langkah penolakan, pencegahan, pemberantasan, dan pengobatan penyakit hewan secara terstruktur dan efektif.

Ketentuan Substansial: Pemerintah bertanggung jawab untuk memastikan wilayah Indonesia bebas dari penyakit hewan melalui tindakan penolakan, pencegahan, pemberantasan, dan pengobatan. Setiap hewan dan produk hewani yang masuk ke Indonesia harus disertai Surat Keterangan Kesehatan. Pemindahan antar wilayah juga memerlukan dokumen serupa dan harus mematuhi prosedur karantina. Pelaporan kasus penyakit hewan wajib dilakukan oleh pemilik hewan, peternak, dan pejabat terkait. Menteri memiliki wewenang untuk mengatur dan melaksanakan kebijakan ini, yang dapat dilimpahkan kepada pejabat atau Gubernur Kepala Daerah.

1. Hal-hal yang belum atau belum cukup diatur di dalam Peraturan Pemerintah ini akan diatur lebih lanjut oleh Menteri atau bersama-sama dengan Menteri lain yang bersangkutan. 2. Selama ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini belum ditetapkan, maka ketentuan yang ada tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan jiwa Peraturan Pemerintah ini.

1. Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan Pasal 3, 4, dan 5 diancam pidana penjara maksimal 2 tahun. 2. Barang siapa karena kealpaannya melanggar ketentuan Pasal 3, 4, dan 5 diancam pidana kurungan maksimal 6 bulan atau denda maksimal Rp 1.000.000.