[{"_1":2,"_131":-5,"_132":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","bc6b4c8f-e726-4424-834f-585256adb3e7","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_127":128,"_129":130},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":119,"_120":121,"_122":123,"_124":-5,"_125":126},"title","Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 Tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan, Dan Pengobatan Penyakit Hewan","short_title","Peraturan Pemerintah (PP) No. 15 Tahun 1977","number","15","year","1977","published_date","1977-03-16","effective_date","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","25005e56-1478-479f-a566-310826679c75","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Pemerintah (PP)","short_name","PP","subjects",[68,71],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"10e70ff8-158d-4e9e-849e-554938c706d9","Pelayanan Kesehatan",{"_54":72,"_55":73,"_57":-5},"6877f1f6-2942-47dd-b925-a9cc3eacf157","Ketahanan Pangan & Pertanian","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan, Dan Pengobatan Penyakit Hewan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


1977
Peraturan Pemerintah (PP) NO. 15, LN. 1977/ No. 20, LL Setkab : 9 HLM
Peraturan Pemerintah (PP) TENTANG Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan, Dan Pengobatan Penyakit Hewan
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Maret 1977. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Latar Belakang dan Tujuan: Peraturan ini bertujuan untuk melindungi dan mengembangkan ternak sebagai sumber protein hewani yang penting bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia. Dengan adanya ancaman penyakit hewan yang dapat merugikan, diperlukan langkah-langkah penolakan, pencegahan, pemberantasan, dan pengobatan penyakit hewan secara terstruktur dan efektif.

Ketentuan Substansial: Pemerintah bertanggung jawab untuk memastikan wilayah Indonesia bebas dari penyakit hewan melalui tindakan penolakan, pencegahan, pemberantasan, dan pengobatan. Setiap hewan dan produk hewani yang masuk ke Indonesia harus disertai Surat Keterangan Kesehatan. Pemindahan antar wilayah juga memerlukan dokumen serupa dan harus mematuhi prosedur karantina. Pelaporan kasus penyakit hewan wajib dilakukan oleh pemilik hewan, peternak, dan pejabat terkait. Menteri memiliki wewenang untuk mengatur dan melaksanakan kebijakan ini, yang dapat dilimpahkan kepada pejabat atau Gubernur Kepala Daerah.

","transitional_provisions","1. Hal-hal yang belum atau belum cukup diatur di dalam Peraturan Pemerintah ini akan diatur lebih lanjut oleh Menteri atau bersama-sama dengan Menteri lain yang bersangkutan.\n2. Selama ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini belum ditetapkan, maka ketentuan yang ada tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan jiwa Peraturan Pemerintah ini.","sanctions","1. Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan Pasal 3, 4, dan 5 diancam pidana penjara maksimal 2 tahun.\n2. Barang siapa karena kealpaannya melanggar ketentuan Pasal 3, 4, dan 5 diancam pidana kurungan maksimal 6 bulan atau denda maksimal Rp 1.000.000.","revokes",[],"revoked_by",[98,104],{"_99":100,"_101":102,"_36":103},"text","PP No. 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian Dan Penanggulangan Penyakit Hewan","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/5486/pp-no-47-tahun-2014","211556da-b49d-45ea-8a52-181cef555d62",{"_99":105,"_101":106,"_36":107},"PP No. 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan","https://peraturan.bpk.go.id/Details/53442/pp-no-82-tahun-2000","b0c8605f-b646-4bce-a4ae-6328de10c9bd","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 15 TAHUN 1977
TENTANG
PENOLAKAN, PENCEGAHAN, PEMBERANTASAN, DAN PENGOBATAN PENYAKIT HEWAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

bahwa ternak sebagai sumber produksi untuk mencukupi kebutuhan manusia akan protein hewani merupakan salah satu bahan produksi untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, kemakmuran serta kesejahteraan bangsa dan negara, perlu dipelihara kelestariannya dan dikembangkan sebaik-baiknya;
bahwa usaha pemeliharaan dan peningkatan perkembangan hewan perlu dilindungi dari kerugian yang dapat ditimbulkan oleh berbagai macam penyakit hewan serta adanya penyakit yang dapat berpindah dari hewan kepada manusia;
bahwa atas dasar hal tersebut, maka usaha penolakan, pencegahan, pemberantasan, dan pengobatan penyakit hewan perlu dilakukan secara seksama dan diatur dengan sebaik-baiknya;

Mengingat:

Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar

","pdf_url","/proxy/pdf?id=bc6b4c8f-e726-4424-834f-585256adb3e7","actionData","errors"]