[{"_1":2,"_141":-5,"_142":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f6ef0fa0-5e6b-4c85-b634-08cc8189e056","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_137":138,"_139":140},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":119,"_120":121,"_126":127,"_128":129,"_130":131,"_132":133,"_134":-5,"_135":136},"title","Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah","short_title","Peraturan Pemerintah (PP) No. 18 Tahun 2017","number","18","year","2017","published_date","2017-05-30","effective_date","2017-06-02","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","25005e56-1478-479f-a566-310826679c75","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Pemerintah (PP)","short_name","PP","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"4e240b29-23c1-4826-aa3d-d2797142ac5f","Kompensasi & Tunjangan Pejabat","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Hak Keuangan DAN ADMINISTRATIF - Pimpinan dan Anggota - dprd
2017
Peraturan Pemerintah (PP) NO. 18, LN. 2007 No. 106, TLN No.6057, LL SETNEG : 21 HLM
Peraturan Pemerintah (PP) TENTANG Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
ABSTRAK:	\n \n Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 124 ayat (2), Pasal 178 ayat (2), dan Pasal 299 ayat (2) UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan PP tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD. \n Dasar hukum PP ini adalah Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan UU Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. \n Dalam PP ini diatur mengenai penghasilan, tunjangan kesejahteraan, dan uang jasa pengabdian Pimpinan dan Anggota DPRD; belanja penunjang kegiatan DPRD; dan pengelolaan hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota DPRD. Pimpinan atau Anggota DPRD yang diberhentikan sementara oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tetap diberikan hak keuangan dan administratif berupa uang representasi, uang paket, tunjangan keluarga, tunjangan beras, jaminan kesehatan, dan jaminan kematian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Juni 2017. \n Pada saat PP ini mulai berlaku, PP Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas PP Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD, sepanjang mengatur mengenai hak keuangan dan administratif pimpinan dan Anggota DPRD dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut: 1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Pemerintah ini bertujuan untuk mengatur hak keuangan dan administratif bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) guna meningkatkan peran dan tanggung jawab mereka dalam mengembangkan kehidupan demokrasi dan menjamin keterwakilan rakyat. Pengaturan ini mencakup penghasilan, tunjangan kesejahteraan, dan uang jasa pengabdian. Penghasilan terdiri dari uang representasi, tunjangan keluarga, tunjangan beras, uang paket, tunjangan jabatan, dan tunjangan alat kelengkapan. Tunjangan kesejahteraan meliputi jaminan kesehatan, kecelakaan kerja, kematian, serta pakaian dinas. Selain itu, disediakan tunjangan perumahan dan transportasi jika fasilitas negara belum tersedia. Uang jasa pengabdian diberikan berdasarkan masa bakti. Pengaturan ini juga mencakup belanja penunjang kegiatan DPRD dan pengelolaan hak keuangan dan administratif.","transitional_provisions","1. Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Perda dan Perkada yang berkaitan dengan atau mengatur tentang pelaksanaan hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota DPRD wajib menyesuaikan pengaturannya pada Peraturan Pemerintah ini paling lambat 3 (tiga) bulan sejak diundangkan.","sanctions","(-)","revokes",[94,100,104,108],{"_95":96,"_97":98,"_36":99},"text","PP No. 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerahsepanjang mengatur mengenai hak keuangan dan administratif pimpinan dan Anggota DPRD","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/4743/pp-no-21-tahun-2007","057e19b0-b303-4262-acab-a2fae6544ea8",{"_95":101,"_97":102,"_36":103},"PP No. 37 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerahsepanjang mengatur mengenai hak keuangan dan administratif pimpinan dan Anggota DPRD","https://peraturan.bpk.go.id/Details/49162/pp-no-37-tahun-2006","245b2daa-d96d-4701-bc17-b343e2e626bf",{"_95":105,"_97":106,"_36":107},"PP No. 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerahsepanjang mengatur mengenai hak keuangan dan administratif pimpinan dan Anggota DPRD","https://peraturan.bpk.go.id/Details/49497/pp-no-37-tahun-2005","a022a3c2-066c-4fe2-a8b0-e47d9d60097a",{"_95":109,"_97":110,"_36":111},"PP No. 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerahsepanjang mengatur mengenai hak keuangan dan administratif pimpinan dan Anggota DPRD","https://peraturan.bpk.go.id/Details/51868/pp-no-24-tahun-2004","3e388f0e-a5e1-4398-8482-076dd48647e6","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[122],{"_95":123,"_97":124,"_36":125},"PP No. 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah","https://peraturan.bpk.go.id/Details/240342/pp-no-1-tahun-2023","d8f95453-96f2-4a81-93bf-99f3ef421b12","partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY
THE PRESIDENT
OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

GOVERNMENT REGULATION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 18 OF 2017
on
FINANCIAL AND ADMINISTRATIVE RIGHTS
OF LEADERSHIP AND MEMBERS OF THE REGIONAL HOUSE OF REPRESENTATIVES

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

Whereas:	that to implement the provisions of Article 124 paragraph (2), Article 178 paragraph (2), and Article 299 paragraph (2) of the Law Number 23 of 2014 on Regional Government, it is necessary to stipulate a Government Regulation on Financial Rights and Administrative Rights of Leadership and Members of the Regional House of Representatives;
Bearing in Mind:	Article 5 paragraph (2) of the 1945 Constitution of THE REPUBLIC OF INDONESIA; Law Number 23 of 2014 on Regional Government (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2014 Number 244, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 5587), as amended

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f6ef0fa0-5e6b-4c85-b634-08cc8189e056","actionData","errors"]