For the best experience, openVeritaskon desktop.

Free Trial active — Full AIYU access for 7 days, no credit card required.

Peraturan Pemerintah (PP) No. 37 Tahun 2006

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 37 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Also known as: PP 37/2006 · PP No. 37 Tahun 2006 · PP Nomor 37 Tahun 2006

Status:
Inactive
Effective Date:14 November 2006Publication Date:14 November 2006
Kompensasi & Tunjangan PejabatOtonomi & Pemerintahan Daerah

Information

TypePeraturan Pemerintah (PP)
ThemePerubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
LocationPemerintah Pusat
Effective Date14 November 2006
Publication Date14 November 2006
Place of EnactmentJakarta

Regulation History

Amends

Revoked By

Amended By

Peraturan ini mengubah: 1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005.

Peraturan Pemerintah ini dimaksudkan untuk mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004, yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005, guna mendorong peningkatan kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan penyesuaian penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Perubahan ini meliputi pemberian tunjangan komunikasi intensif dan dana operasional kepada Pimpinan dan Anggota DPRD. Tunjangan komunikasi intensif diberikan setiap bulan untuk menampung dan menjaring aspirasi masyarakat, sedangkan dana operasional diberikan kepada Pimpinan DPRD untuk menunjang pelaksanaan tugas sehari-hari. Besaran tunjangan dan dana operasional disesuaikan dengan beban tugas dan kemampuan keuangan daerah. Selain itu, peraturan ini juga mengatur tentang penghasilan, penerimaan lain, dan tunjangan kesejahteraan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD.

(-)

(-)