[{"_1":2,"_141":-5,"_142":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f6d63da5-02e9-4587-b223-def534b8c8e8","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_137":138,"_139":140},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_100":101,"_114":115,"_116":117,"_118":119,"_120":121,"_126":127,"_128":129,"_130":131,"_132":133,"_134":-5,"_135":136},"title","Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal","short_title","Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2018","number","6","year","2018","published_date","2018-07-19","effective_date","2018-07-20","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","23a7d5cf-f512-4ae3-a467-9b28d1e989f5","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal","short_name","Peraturan BKPM","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"52ab02bc-b4c7-47db-becc-c90c58185c43","Standar & Pedoman Teknis","tags",[],"location","Badan Koordinasi Penanaman Modal","place_of_enactment","Jakarta","theme","Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2018
Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal NO. 6, BN 2018/ NO 934; https://jdih.bkpm.go.id/ : 67 HLM
Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal TENTANG Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal ini mulai berlaku pada tanggal 20 Juli 2018. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1767)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal ini dimaksudkan sebagai panduan dalam penerbitan Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal bagi pejabat PTSP Pusat di BKPM, DPMPTSP Provinsi, DPMPTSP Kabupaten/Kota, Badan Pengusahaan KPBPB, dan/atau Adminstrator KEK sesuai kewenangannya, serta para pelaku usaha dan masyarakat umum lainnya. Tujuannya adalah untuk mewujudkan standardisasi prosedur pengajuan, persyaratan permohonan dan proses Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal, serta menyediakan informasi tentang persyaratan dan waktu penyelesaian permohonan tersebut.\n\nKetentuan substansial dalam peraturan ini mencakup layanan Perizinan dan layanan Fasilitas Penanaman Modal, serta pengawasan atas pemenuhan komitmen Perizinan Berusaha. Perizinan mencakup berbagai sektor seperti energi dan sumber daya mineral (ketenagalistrikan, minyak dan gas bumi, mineral dan batubara), pekerjaan umum dan perumahan rakyat, fasilitas kepabeanan dan perpajakan, serta bidang Penanaman Modal. Peraturan ini juga mengatur tata cara Izin Usaha, ketentuan dan tata cara izin kantor perwakilan dan kantor cabang, ketentuan dan tata cara fasilitas kepabeanan dan perpajakan (termasuk pembebasan bea masuk atas impor mesin dan barang/bahan), fasilitas pajak penghasilan badan (tax allowance dan tax holiday), serta fasilitas izin tinggal penanaman modal.\n\nPeraturan ini juga mengatur nilai investasi dan permodalan, bidang usaha yang tertutup dan terbuka dengan persyaratan, serta layanan prioritas untuk percepatan perizinan bagi perusahaan dengan nilai investasi atau penyerapan tenaga kerja yang signifikan.","transitional_provisions","1. Perusahaan yang telah memiliki izin prinsip/pendaftaran penanaman modal/izin investasi dapat mengajukan permohonan perizinan dan fasilitas Penanaman Modal tanpa mencantumkan NIB paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik diundangkan.","sanctions","1. Pimpinan Perusahaan dan/atau kuasa pemohon yang memberikan keterangan dan/atau data palsu, tidak dapat melakukan pengurusan Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal di BKPM untuk paling sedikit 1 (satu) tahun dan akan diumumkan secara terbuka.\n2. Pimpinan Perusahaan dan/atau kuasa pemohon Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal yang memberikan keterangan dan/atau data palsu yang telah terbukti dalam permohonan yang disampaikan pada BKPM, akan dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.","revokes",[94],{"_95":96,"_97":98,"_36":99},"text","Peraturan BKPM No. 13 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan Dan Fasilitas Penanaman Modal","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/168906/peraturan-bkpm-no-13-tahun-2017","9139b36b-6772-4e52-9562-64828c90c21c","revoked_by",[102,106,110],{"_95":103,"_97":104,"_36":105},"Peraturan BKPM No. 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal","https://peraturan.bpk.go.id/Details/168903/peraturan-bkpm-no-4-tahun-2021","47a60683-b382-4811-98c5-3b8fae00d48a",{"_95":107,"_97":108,"_36":109},"Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2020","https://peraturan.bpk.go.id/Details/169073/peraturan-bkpm-no-5-tahun-2020","6c09c244-428c-43fe-9224-de89e14ca9cf",{"_95":111,"_97":112,"_36":113},"Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 7 Tahun 2020","https://peraturan.bpk.go.id/Details/169078/peraturan-bkpm-no-7-tahun-2020","0eaa41c8-6eeb-48fa-924a-9b85e3342104","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[122],{"_95":123,"_97":124,"_36":125},"Peraturan BKPM No. 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Perizinan Dan Fasilitas Penanaman Modal","https://peraturan.bpk.go.id/Details/168905/peraturan-bkpm-no-5-tahun-2019","544a5594-45ad-4d24-acf1-3c39933128a5","partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

INVESTMENT COORDINATING BOARD
REPUBLIC OF INDONESIA
COPY
REGULATION OF THE INVESTMENT COORDINATING BOARD
REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 6 OF 2018
CONCERNING
GUIDELINES AND PROCEDURES FOR LICENSING AND INVESTMENT FACILITIES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

HEAD OF THE INVESTMENT COORDINATING BOARD OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

Considering:

that to implement the provisions of Article 88
Government Regulation Number 24 of 2018 concerning
Integrated Business Licensing Services Electronically,
it is necessary to prepare norms, standards, procedures and
criteria for Business Licensing and Investment Facilities;
that the Regulation of the Investment Coordinating Board
Number 13 of 2017 concerning Guidelines and Procedures
for Licensing and Investment Facilities needs to be
adjusted to changes in laws and regulations;
that based on the considerations as
referred to in letters a and b, it is necessary to stipulate
a Regulation of the Investment

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f6d63da5-02e9-4587-b223-def534b8c8e8","actionData","errors"]