For the best experience, openVeritaskon desktop.

Free Trial active — Full AIYU access for 7 days, no credit card required.

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 118/PMK.03/2016

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.03/2016 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak

Also known as: PMK 118/PMK.03/2016 · PMK No. 118/PMK.03/2016

Status:
Active
Effective Date:15 Juli 2016Publication Date:15 Juli 2016
Ketentuan Perpajakan

Information

TypePeraturan Menteri Keuangan
ThemePelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak
LocationKementerian Keuangan
Effective Date15 Juli 2016
Publication Date15 Juli 2016
Place of EnactmentJakarta

Regulation History

Amended By

(-)

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.03/2016 ini bertujuan untuk melaksanakan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak. Peraturan ini mengatur pelaksanaan pengampunan pajak bagi Wajib Pajak yang mengungkapkan harta dan membayar uang tebusan. Wajib Pajak yang berhak mendapatkan pengampunan pajak adalah mereka yang memiliki kewajiban menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan. Pengampunan pajak diberikan melalui pengungkapan harta dalam Surat Pernyataan, yang meliputi pengampunan atas kewajiban perpajakan sampai dengan akhir Tahun Pajak Terakhir. Peraturan ini juga mengatur tarif uang tebusan berdasarkan periode penyampaian Surat Pernyataan dan lokasi harta. Selain itu, peraturan ini menetapkan persyaratan dan tata cara penyampaian Surat Pernyataan, termasuk pelunasan tunggakan pajak dan pajak yang tidak atau kurang dibayar.

(-)

1. Pelanggaran terhadap ketentuan pengalihan dan investasi harta dikenai Pajak Penghasilan dengan tarif sesuai ketentuan dan sanksi administrasi. 2. Harta yang belum diungkap dianggap sebagai tambahan penghasilan dan dikenai sanksi administrasi sebesar 200%.