[{"_1":2,"_133":-5,"_134":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f5f11294-c91b-4939-8fd9-2808ddc01f32","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_129":130,"_131":132},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":-5,"_89":90,"_91":92,"_93":87,"_94":95,"_96":97,"_108":109,"_110":111,"_114":115,"_116":117,"_118":119,"_120":121,"_122":123,"_124":125,"_126":-5,"_127":128},"title","Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Pembina Profesi Keuangan","short_title","Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 2021","number","23","year","2021","published_date","2021-05-19","effective_date","2021-05-20","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","53ceb3db-a73c-4b08-bbbf-497152f2f387","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi","short_name","Permen PANRB","subjects",[69,72],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"0a3cfb9e-6846-4d36-871c-dcb4bee3509a","Profesi & Sertifikasi Keahlian",{"_55":73,"_56":74,"_58":-5},"11223620-0ed2-4d39-afcc-7656055ef432","Aparatur Sipil Negara","tags",[],"location","Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi","place_of_enactment","Jakarta","theme","Jabatan Fungsional Pembina Profesi Keuangan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

JABATAN FUNGSIONAL PEMBINA PROFESI KEUANGAN
2021
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi NO. 23, BN.2021/No.532, jdih.menpan.go.id : 65 hlm.
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi TENTANG Jabatan Fungsional Pembina Profesi Keuangan
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa untuk pengembangan karier dan peningkatan \r\nprofesionalisme Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai \r\nruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang \r\ndalam melakukan pembinaan, pengembangan, dan \r\npengawasan terhadap profesi keuangan serta untuk \r\nmeningkatkan kinerja organisasi, perlu mengatur \r\nJabatan Fungsional Pembina Profesi Keuangan;\r\nb. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana \r\ndimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan \r\nMenteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi \r\nBirokrasi tentang Jabatan Fungsional Pembina Profesi \r\nKeuangan; \n 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik \r\nIndonesia Tahun 1945;\r\n2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang \r\nKementerian Negara (Lembaran Negara Republik \r\nIndonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran \r\nNegara Republik Indonesia Nomor 4916);\r\n3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur \r\nSipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia \r\nTahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara \r\nRepublik Indonesia Nomor 5494);\r\n4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang\r\nManajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan\r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037)\r\nsebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah\r\nNomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas \r\nPeraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang \r\nManajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara \r\nRepublik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan \r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);\r\n5. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang \r\nRumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil, \r\nsebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan \r\ndengan Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2014 \r\ntentang Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden \r\nNomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan \r\nFungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara \r\nRepublik Indonesia Tahun 2014 Nomor 240);\r\n6. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2015 tentang \r\nKementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan \r\nReformasi Birokrasi (Lembaran Negara Republik \r\nIndonesia Tahun 2015 Nomor 89);\r\n7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan \r\nReformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun \r\n2019 tentang Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan \r\nJabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara \r\nRepublik Indonesia Tahun 2019 Nomor 834);\r\n8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan \r\nReformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2019 tentang \r\nOrganisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan \r\nAparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Berita Negara \r\nRepublik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1593); \n Ketentuan Umum; Kedudukan, tanggung jawab dan klasifikasi/rumpun jabatan; Kategori dan jenjang jabatan fungsional; Tugas jabatan, unsur dan sub unsur kegiatan, uraian kegiatan tugas jabatan dan hasil kerja;pengangkatan dalam jabatan; Pelantikan dan pengambilan sumpah/janji; Penilaian kinerja; Penilaian dan penetapan angka kredit; kenaikan pangkat dan kenaikan jabatan; Kebutuhan PNS dalam jabatan fungsional pembina profesi keuangan; Pemberhentian dari jabatan; Pemindahan ke dalam jabatan lain dan larangan rangkap jabatan; Organisasi profesi; ketentuan penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini mulai berlaku pada tanggal 20 Mei 2021. \n 83 halaman dengan lampiran \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Menteri ini mengatur tentang Jabatan Fungsional Pembina Profesi Keuangan. Jabatan ini memiliki tugas utama melakukan kegiatan pembinaan profesi keuangan yang meliputi pembinaan, pengembangan, dan pengawasan terhadap profesi keuangan. Jabatan Fungsional Pembina Profesi Keuangan termasuk dalam klasifikasi/rumpun akuntan dan anggaran dan merupakan Jabatan Fungsional kategori keahlian yang terdiri dari jenjang Pembina Profesi Keuangan Ahli Pertama, Ahli Muda, Ahli Madya, dan Ahli Utama. PNS yang diangkat dalam jabatan ini harus memenuhi persyaratan tertentu seperti berstatus PNS, memiliki integritas dan moralitas yang baik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki ijazah sesuai dengan bidang yang relevan. Peraturan ini juga mengatur tentang penilaian kinerja Pembina Profesi Keuangan yang didasarkan pada SKP dan perilaku kerja, serta proses penilaian dan penetapan angka kredit. Selain itu, diatur pula mengenai kenaikan pangkat dan jenjang jabatan, kebutuhan PNS dalam Jabatan Fungsional Pembina Profesi Keuangan, kompetensi yang harus dimiliki, pemberhentian dari jabatan, serta tugas instansi pembina dan organisasi profesi.","transitional_provisions","1. Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pembina Profesi Keuangan melalui penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dilaksanakan 1 (satu) kali untuk paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.\n2. Pembentukan organisasi profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (3) dilaksanakan paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak Peraturan Menteri ini mulai berlaku.","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[98,104],{"_99":100,"_101":102,"_36":103},"text","Permen PANRB No. 11 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional di Bidang Keuangan Negara","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/266066/permen-panrb-no-11-tahun-2023","3788b51e-425d-49b6-a69c-61711e2fd8f0",{"_99":105,"_101":106,"_36":107},"Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023","https://peraturan.bpk.go.id/Details/240815/permen-pan-rb-no-1-tahun-2023","ccc0f9da-d0df-4855-aa90-ed22ed5ba1b2","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[112],{"_99":113,"_101":106,"_36":107},"Permen PAN & RB No. 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional","amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MINISTER
OF STATE APPARATUS UTILIZATION
AND BUREAUCRATIC REFORM
REPUBLIC OF INDONESIA

COPY
REGULATION OF THE MINISTER OF STATE APPARATUS UTILIZATION
AND BUREAUCRATIC REFORM OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 23 OF 2021
CONCERNING
FUNCTIONAL POSITION OF FINANCIAL PROFESSION SUPERVISOR

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MINISTER OF STATE APPARATUS UTILIZATION
AND BUREAUCRATIC REFORM OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n

Considering:

that for the career development and improvement of the professionalism of Civil Servants who have the scope, duties, responsibilities, and authorities in conducting coaching, development, and supervision of the financial profession and to improve organizational performance, it is necessary to regulate the Functional Position of Financial Profession Supervisor;
that based on the considerations as referred to in letter a, it is necessary to stipulate a Regulation of the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f5f11294-c91b-4939-8fd9-2808ddc01f32","actionData","errors"]