[{"_1":2,"_128":-5,"_129":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f3c44b6f-b6f3-4d11-bd29-08ba66a9f87f","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_124":125,"_126":127},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":89,"_91":92,"_93":94,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_113":114,"_115":116,"_117":118,"_119":120,"_121":-5,"_122":123},"title","Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor 20 Tahun 2016 tentang \r\nPERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PARIWISATA NOMOR 22 TAHUN 2015 TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN DEKONSENTRASI KEMENTERIAN PARIWISATA","short_title","Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor 20 Tahun 2016","number","20","year","2016","published_date","2016-12-07","effective_date","2016-12-22","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","6dee84a9-2ff6-4517-bfb4-75fe2b1bdec5","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif","short_name","Permenpar","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"994fffcc-f39f-4362-a0b4-e56f5bfe64e3","Pariwisata & Kebudayaan","tags",[],"location","Kementerian Pariwisata","place_of_enactment","Jakarta","theme","PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PARIWISATA NOMOR 22 TAHUN 2015 TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN DEKONSENTRASI KEMENTERIAN PARIWISATA","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PARIWISATA NOMOR 22 TAHUN 2015 TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN DEKONSENTRASI KEMENTERIAN PARIWISATA
2016
Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif NO. 20, BN. 2016 No. 1969, jdih.kemenparekraf.go.id
Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif TENTANG \r\nPERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PARIWISATA NOMOR 22 TAHUN 2015 TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN DEKONSENTRASI KEMENTERIAN PARIWISATA\r\n
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa dengan adanya perubahan urusan pada bidang\u0002bidang di Kementerian Pariwisata, dan dengan adanya \r\nperubahan pada sistem laporan pertanggungajawaban \r\ndana dekonsentrasi, perlu dilakukan perubahan \r\nterhadap Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 22 Tahun \r\n2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Dekonsentrasi \r\nKementerian Pariwisata;\r\nb. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana \r\ndimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan \r\nMenteri Pariwisata tentang Perubahan atas Peraturan \r\nMenteri Pariwisata Nomor 22 Tahun 2015 tentang \r\nPelaksanaan Kegiatan Dekonsentrasi Kementerian \r\nPariwisata; \n 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem \r\nPerencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang \r\nPerimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan \r\nPemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik \r\nIndonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran \r\nNegara Republik Indonesia Nomor 4438);\r\n3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang \r\nKepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia \r\nTahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara \r\nRepublik Indonesia Nomor 4966);\r\n4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang \r\nPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik \r\nIndonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran \r\nNegara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana \r\ntelah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang\u0002Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua \r\natas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang \r\nPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik \r\nIndonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran \r\nNegara Republik Indonesia Nomor 5679);\r\n5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang \r\nDekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran \r\nNegara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, \r\nTambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor \r\n4816);\r\n6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang \r\nSistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran \r\nNegara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, \r\nTambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor \r\n4890);\r\n7. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang \r\nPenyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian \r\nNegara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia \r\nTahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara \r\nRepublik Indonesia Nomor 5178);\r\n8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang \r\nRencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional \r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 \r\nNomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik \r\nIndonesia Nomor 5262);\r\n9. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem \r\nAkuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran \r\nNegara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);\r\n10. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2014 tentang \r\nKoordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan \r\nKepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia \r\nTahun 2014 Nomor 147);\r\n11. Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2015 tentang \r\nKementerian Pariwisata (Lembaran Negara Republik \r\nIndonesia Tahun 2015 Nomor 20);\r\n12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 \r\ntentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan \r\nDana Tugas Pembantuan sebagaimana telah diubah \r\nterakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor \r\n248/PMK.07/2010 tentang Perubahan atas Peraturan \r\nMenteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang \r\nPedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Dana \r\nTugas Pembantuan;\r\n13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 \r\ntentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan \r\nPemerintah Pusat;\r\n14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.05/2014 \r\ntentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan \r\nPusat; \r\n15. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 6 Tahun 2015 \r\ntentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian \r\nPariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun \r\n2015 Nomor 545);\r\n16. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 22 Tahun 2015 \r\ntentang Pelaksanaan Kegiatan Dekonsentrasi \r\nKementerian Pariwisata (Berita Negara Republik \r\nIndonesia Tahun 2015 Nomor 1725);\r\n \n Ketentuan Pasal 1 diubah; Ketentuan ayat (1) Pasal 5 diubah; Ketentuan ayat (1) Pasal 6 diubah; Ketentuan ayat (1) Pasal 7 diubah; Ketentuan Pasal 25 ayat (2) sampai dengan ayat (7) \r\ndiubah dan ditambahkan 4 (empat) ayat yakni ayat (8), \r\nayat (9), ayat (10), ayat (11), \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif ini mulai berlaku pada tanggal 22 Desember 2016. \n Mengubah Peraturan Menteri Pariwisata \r\nNomor 22 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan \r\nDekonsentrasi Kementerian Pariwisata (Berita Negara \r\nRepublik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1725) \n 14 halaman dengan lampiran \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 22 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Dekonsentrasi Kementerian Pariwisata.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Menteri ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 22 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Dekonsentrasi Kementerian Pariwisata. Perubahan tersebut meliputi urusan Kementerian yang dapat dilaksanakan melalui dekonsentrasi di bidang pengembangan destinasi dan industri pariwisata, pemasaran pariwisata mancanegara, dan pemasaran pariwisata nusantara. Selain itu, terdapat perubahan pada ketentuan mengenai laporan pertanggungjawaban yang wajib disusun oleh SKPD pelaksana kegiatan Dana Dekonsentrasi, termasuk laporan manajerial dan laporan akuntabilitas. Laporan keuangan harus dihasilkan dari Aplikasi Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Barang Milik Negara (SIMAK BMN), serta disampaikan secara berkala sesuai dengan ketentuan yang berlaku.","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[95],{"_96":97,"_98":99,"_36":100},"text","Permenpar No. 6 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Dekonsentrasi Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/203903/permenpar-no-6-tahun-2021","1ed9bd77-026c-4aab-beb8-2d86fe89d226","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[109],{"_96":110,"_98":111,"_36":112},"Permenpar No. 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Dekonsentrasi Kementerian Pariwisata","https://peraturan.bpk.go.id/Details/169667/permenpar-no-13-tahun-2017","72f67308-9d0d-4a7d-b79e-ca64016ce4b7","partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MINISTER OF TOURISM
REPUBLIC OF INDONESIA

COPY

REGULATION OF THE MINISTER OF TOURISM
REPUBLIC OF INDONESIA

NUMBER 20 OF 2016

CONCERNING

AMENDMENT TO THE REGULATION OF THE MINISTER OF TOURISM
NUMBER 22 OF 2015 CONCERNING THE IMPLEMENTATION OF ACTIVITIES
DECONCENTRATION OF THE MINISTRY OF TOURISM

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MINISTER OF TOURISM OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n","pdf_url","/proxy/pdf?id=f3c44b6f-b6f3-4d11-bd29-08ba66a9f87f","actionData","errors"]