[{"_1":2,"_128":-5,"_129":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f2cfc50e-9223-4b6f-aa4a-379b4c501f49","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_124":125,"_126":127},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":118,"_119":120,"_121":-5,"_122":123},"title","Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara","short_title","Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2019","number","23","year","2019","published_date","2019-10-24","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","ddc1b3d4-1a6f-400a-a0d3-4bbc9f4612dc","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Undang-undang (UU)","short_name","UU","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"df66ef5f-80d0-4561-9855-5a291a8c64d2","Pertahanan & Keamanan Negara","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PENGELOLAAN-SUMBER-DAYA-NASIONAL-PERTAHANAN-NEGARA
2019
Undang-undang (UU) NO. 23, LN. 2019. No. 211, TLN .6413, peraturan.go.id : 34 HLM
Undang-undang (UU) TENTANG Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara\r\n
ABSTRAK:	\n \n a. setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;\r\nb. sistem pertahanan negara bersifat semesta yang melibatkan seluruh sumber daya nasional yang dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, dan berkelanjutan untuk menegakkan kedaulatan negara, menjaga keuatuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman;\r\n \n 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 27 ayat (3), Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;\r\n2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. \n Pertahanan Negara bagi suatu bangsa yang berdaulat merupakan suatu cara untuk menjaga, melindungi, dan mempertahankan keutuhan, persatuan dan kesatuan, serta kedaulatan bangsa terhadap segala bentuk ancaman.\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Oktober 2019. \n \n

","regulatory_relationship","

Peraturan ini mencabut dan menyatakan tidak berlaku: UU No. 27 Tahun 1997 tentang Mobilisasi dan Demobilisasi dan UU No. 56 Tahun 1999 tentang Rakyat Terlatih.

","scope_and_parties","policy_content","

1. Peraturan ini mencabut UU No. 27 Tahun 1997 dan UU No. 56 Tahun 1999, yang berkaitan dengan pengaturan mobilisasi dan demobilisasi serta rakyat terlatih, untuk memberikan kerangka hukum baru yang lebih komprehensif.

2. Sebagai pengganti, peraturan ini memperkenalkan pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara sebagai konsep yang menyeluruh dengan tujuan membangun kekuatan pertahanan negara dan menanggapi berbagai ancaman militer, nonmiliter, dan hibrida.

3. Ketentuan peralihan tidak disebutkan dalam undang-undang ini, namun pelaksanaan peraturan pelaksanaan diharapkan tidak lebih dari dua tahun setelah undang-undang ini diundangkan.

4. Kewajiban kepada warga negara untuk ikut serta dalam usaha Bela Negara khusus dibakukan dengan jelas, termasuk pelatihan dasar kemiliteran dan pengabdian yang sifatnya sukarela atau wajib.

5. Tanggal efektif untuk pelaksanaan undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal 24 Oktober 2019.

","transitional_provisions","Tidak Ada","sanctions","

Sanksi administrasi dan pidana diatur dalam Pasal 77 hingga Pasal 83:

Komponen Cadangan yang tidak memenuhi panggilan Mobilisasi dapat dikenakan pidana penjara paling lama 4 tahun.
Pemberi kerja yang menyebabkan putusnya hubungan kerja bagi calon Komponen Cadangan selama pelatihan dapat dipidana penjara paling lama 2 tahun.
Setiap orang yang tidak menyerahkan Sumber Daya Alam yang telah ditetapkan untuk Mobilisasi dapat dikenakan pidana penjara paling lama 4 tahun.

","revokes",[93,99],{"_94":95,"_96":97,"_36":98},"text","UU No. 56 Tahun 1999 tentang Rakyat Terlatih","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/45405/uu-no-56-tahun-1999","19f67b01-0a10-461b-a0cf-9f8f0a9be9c5",{"_94":100,"_96":101,"_36":102},"UU No. 27 Tahun 1997 tentang Mobilisasi dan Demobilisasi","https://peraturan.bpk.go.id/Details/46042/uu-no-27-tahun-1997","2ce4fdaa-e0ee-4f4d-bee1-c2a2c2b37993","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","

STATE SHEET OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

No. 211, 2019

DEFENSE. National Defense. National Resources. Management.

(Explanation in the Supplement to the State Sheet of the Republic of Indonesia Number 6413)

LAW OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

NUMBER 23 OF 2019

CONCERNING

MANAGEMENT OF NATIONAL RESOURCES FOR NATIONAL DEFENSE

\n","pdf_url","/proxy/pdf?id=f2cfc50e-9223-4b6f-aa4a-379b4c501f49","actionData","errors"]