[{"_1":2,"_133":-5,"_134":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f1db38d7-aac1-46e2-a883-089ae1a89762","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_129":130,"_131":132},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":83,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_102":103,"_108":109,"_110":111,"_114":115,"_116":117,"_118":119,"_120":121,"_122":123,"_124":125,"_126":-5,"_127":128},"title","Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 2024 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia","short_title","Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 2024","number","45","year","2024","published_date","2024-10-18","effective_date","2024-12-17","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","25005e56-1478-479f-a566-310826679c75","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Pemerintah (PP)","short_name","PP","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"6a29332a-5f58-415f-b967-691876bd2932","Pendapatan Non Pajak","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia","subject_matter","PP ini mengatur mengenai Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia meliputi penerimaan dari: 1) pelayanan jasa hukum; 2) penyelenggaraan pelatihan\r\nfungsional perancang peraturan perundang-undangan; 3) pelayanan keimigrasian; 4) pelayanan kekayaan intelektual; 5) penggunaan sarana dan prasarana sesuai dengan tugas dan fungsi; 6) denda administratif; 7) jasa layanan kesehatan; dan 8) hasil kegiatan pembinaan kemandirian warga binaan pemasyarakatan. Seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia wajib disetor ke Kas Negara.","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Jenis - Tarif - Penerimaan Negara Bukan Pajak - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
2024
Peraturan Pemerintah (PP) NO. 45, LN 2024 (240), TLN (7000) : 11 hlm.; jdih.setneg.go.id
Peraturan Pemerintah (PP) TENTANG Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
ABSTRAK:	\n \n Untuk melakukan penyesuaian jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, perlu mengatur kembali jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. \n Dasar hukum PP ini adalah Pasal 5 ayat (2) UUD 1945; UU Nomor 9 Tahun 2018; dan PP Nomor 69 Tahun 2000. \n PP ini mengatur mengenai Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia meliputi penerimaan dari: 1) pelayanan jasa hukum; 2) penyelenggaraan pelatihan\r\nfungsional perancang peraturan perundang-undangan; 3) pelayanan keimigrasian; 4) pelayanan kekayaan intelektual; 5) penggunaan sarana dan prasarana sesuai dengan tugas dan fungsi; 6) denda administratif; 7) jasa layanan kesehatan; dan 8) hasil kegiatan pembinaan kemandirian warga binaan pemasyarakatan. Seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia wajib disetor ke Kas Negara. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Desember 2024. \n Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6335), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. \n Lampiran file: 65 hlm (batang tubuh hlm 1 sd 11, penjelasan hlm 12 sd 17, dan lampiran hlm 18 sd 65) \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia","scope_and_parties","","policy_content","Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2024 ini bertujuan untuk mengatur kembali jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Latar belakang kebijakan ini adalah untuk menyesuaikan jenis dan tarif PNBP guna mendukung pembangunan nasional dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup berbagai jenis PNBP seperti pelayanan jasa hukum, keimigrasian, kekayaan intelektual, dan lain-lain. Tarif untuk setiap jenis PNBP ditetapkan dalam lampiran peraturan ini, dengan beberapa pengecualian tarif yang dapat dikenakan sebesar Rp0,00 untuk kondisi tertentu seperti keadaan kahar atau untuk kelompok tertentu seperti usaha mikro dan kecil. Peraturan ini juga mengatur pembebasan biaya untuk layanan tertentu bagi warga negara Indonesia dan orang asing dalam situasi khusus.","transitional_provisions","1. Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, terhadap jenis dan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari layanan keimigrasian dan penerimaan kekayaan intelektual yang permohonannya telah diajukan sebelum Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan saat permohonan diajukan.\n2. Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2019 dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.","sanctions","(-)","revokes",[96],{"_97":98,"_99":100,"_36":101},"text","PP No. 28 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/106025/pp-no-28-tahun-2019","4691d596-9a2c-4784-b7f8-65451329d410","revoked_by",[104],{"_97":105,"_99":106,"_36":107},"Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 30 Tahun 2026","https://peraturan.bpk.go.id/Details/351388/pp-no-30-tahun-2026","74a3ce9b-93e8-49a2-ba3b-827ac0486a62","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[112],{"_97":113,"_99":106,"_36":107},"PP No. 30 Tahun 2026 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian HukumPada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari:a) pelayanan jasa hukum; b) pelatihan fungsional perancang peraturan perundang-undangan; c) pelayanan kekayaan intelektual; d) penggunaan sarana dan prasarana sesuai dengan tugas dan fungsi; dan e) penyelenggaraan penilaian kompetensi pegawai aparatur sipil negara, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2024 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7000), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.","amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY
GOVERNMENT REGULATION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 45 OF 2024
ON
TYPES AND RATES OF NON-TAX STATE REVENUE
APPLICABLE TO THE MINISTRY OF LAW AND HUMAN RIGHTS

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n \n \n \n \n \n \n

Considering / Whereas :

that in order to adjust the types and rates of Non-Tax State Revenue that apply to the Ministry of Law and Human Rights as stipulated in Government Regulation Number 28 of 2019 on Types and Rates of Non-Tax State Revenue that Apply to the Ministry of Law and Human Rights, it is necessary to re-regulate the types and rates of Non-Tax State Revenue that apply to the Ministry of Law and Human Rights;
that based on the considerations as referred to in letter a and to implement the provisions of Article 4 paragraph (3), Article 8 paragraph (3), Article 10 paragraph (2), and Article 12 paragraph (2) of Law Number 9 of 2018 on Non-Tax State Revenue, it is necessary to stipulate a Government Regulation on Types and Rates of Non-Tax State Revenue that Apply to the Ministry of Law and Human Rights;

Bearing in Mind / Having Regard to :

Article 5 paragraph (2) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia;
Law Number 9 of 2018 on Non-Tax State Revenue (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2018 Number 147, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 6245);
Government Regulation Number 69 of 2020 on Procedures for Stipulating Rates for Types of Non-Tax State Revenue (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2020 Number 268, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 6584);

HAS DECIDED:

\n\n \n \n \n \n \n \n

To stipulate :

GOVERNMENT REGULATION ON TYPES AND RATES OF NON-TAX STATE REVENUE THAT APPLY TO THE MINISTRY OF LAW AND HUMAN RIGHTS.

Article 1

\n","pdf_url","/proxy/pdf?id=f1db38d7-aac1-46e2-a883-089ae1a89762","actionData","errors"]