[{"_1":2,"_134":-5,"_135":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f0e54026-c1cc-46ed-99f7-033dc6f2ba34","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_130":131,"_132":133},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":-5,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_117":118,"_119":120,"_121":122,"_123":124,"_125":126,"_127":-5,"_128":129},"title","Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota","short_title","Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024","number","12","year","2024","published_date","2024-10-14","effective_date","2024-10-17","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","57fa4213-4389-455a-8429-0d46f0ce534a","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum","short_name","Peraturan Bawaslu","subjects",[69,72],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"805c65ba-769c-443f-bdae-f75ecbf89ef2","Pemilihan Kepala Daerah & DPRD",{"_55":73,"_56":74,"_58":-5},"e92e83d5-daaa-47f5-a181-544e66207d3c","Politik & Pemilihan Umum","tags",[],"location","Badan Pengawas Pemilihan Umum","place_of_enactment","Jakarta","theme","Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Pengawasan - Kampanye - Pemilihan - Gubernur dan Wakil Gubernur - Bupati dan Wakil Bupati - Wali Kota dan Wakil Wali Kota
2024
Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum NO. 12, BN 2024 (709) : 26 hlm.; jdih.bawaslu.go.id
Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum TENTANG Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota
ABSTRAK:	\n \n Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengawasan Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengawasan Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota sudah tidak sesuai dengan kebutuhan pengawasan dan perkembangan hukum, sehingga perlu diganti. \n Dasar hukum Perbawaslu ini adalah UU Nomor 1 Tahun 2015; Perpres Nomor 68 Tahun 2018; Perbawaslu Nomor 1 Tahun 2021; Perbawaslu Nomor 3 Tahun 2022; dan Perbawaslu Nomor 6 Tahun 2024. \n Perbawaslu ini mengatur mengenai Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Bawaslu memegang tanggung jawab akhir atas pengawasan Kampanye. Pengawas Pemilihan menyelenggarakan pengawasan Kampanye sesuai tugas dan wewenangnya masing-masing. Pengawas Pemilihan melaporkan hasil pengawasan Kampanye secara berjenjang sesuai dengan tingkatannya yang terdiri atas laporan periodik dan laporan akhir. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum ini mulai berlaku pada tanggal 17 Oktober 2024. \n Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku: a. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengawasan Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1427); dan b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengawasan Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 372), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. \n Lampiran file: 26 hlm. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengawasan Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1427);\n2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengawasan Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 372).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum ini mengatur tentang pengawasan kampanye pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Latar Belakang dan Tujuan:

Peraturan ini diterbitkan untuk menyempurnakan proses dan tata cara pengawasan tahapan kampanye pemilihan, menggantikan peraturan sebelumnya yang dianggap tidak sesuai dengan kebutuhan pengawasan dan perkembangan hukum.

Ketentuan Substansial:

Peraturan ini mengatur:

Tanggung jawab Bawaslu dalam pengawasan kampanye.
Ruang lingkup pengawasan kampanye yang meliputi penetapan jadwal dan pelaksanaan kampanye, materi kampanye, dan metode pelaksanaan kampanye.
Pelaksanaan pengawasan yang meliputi pengawasan terhadap penetapan jadwal dan pelaksanaan kampanye, materi kampanye, metode pelaksanaan kampanye (seperti debat publik, penyebaran bahan kampanye, pemasangan alat peraga kampanye, iklan media massa), pengawasan kampanye oleh pejabat negara dan daerah, pengawasan kampanye di tempat pendidikan, pengawasan kampanye dengan satu pasangan calon, pengawasan kampanye daerah khusus, pengawasan kampanye dalam keadaan bencana, dan sistem informasi.
Pengawasan terhadap pemberitaan, penyiaran, dan iklan layanan masyarakat.
Pengawasan terhadap Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota, pejabat negara lainnya, serta pejabat daerah yang ikut dalam Kampanye.
Sistem informasi penunjang pelaksanaan Kampanye yang digunakan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.
Laporan hasil pengawasan.
Pembinaan dan pengawasan.
Pelaporan hasil pengawasan Kampanye secara berjenjang.

","transitional_provisions","Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, proses pengawasan Kampanye yang sedang dilaksanakan atau telah dilaksanakan dinyatakan sah.","sanctions","(-)","revokes",[97,103],{"_98":99,"_100":101,"_36":102},"text","Peraturan Bawaslu No. 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengawasan Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/176643/peraturan-bawaslu-no-12-tahun-2018","b3c4758d-ef1d-426a-b1f7-0119cd6d4120",{"_98":104,"_100":105,"_36":106},"Peraturan Bawaslu No. 12 Tahun 2017 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota","https://peraturan.bpk.go.id/Details/176567/peraturan-bawaslu-no-12-tahun-2017","57f4bd2f-1fb2-4265-933f-9b242323d2c7","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[115],{"_98":116,"_100":101,"_36":102},"Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2018","amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGULATION OF THE ELECTION SUPERVISORY BODY
NUMBER 12 OF 2024
CONCERNING
SUPERVISION OF THE ELECTION CAMPAIGN FOR GOVERNOR AND VICE GOVERNOR,
REGENT AND VICE REGENT, AND MAYOR AND VICE MAYOR

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

CHAIRMAN OF THE ELECTION SUPERVISORY BODY OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

Considering:

that based on the evaluation of the implementation of supervision of the campaign stages for the Election of Governor and Vice Governor, Regent and Vice Regent, and Mayor and Vice Mayor simultaneously, it is necessary to improve the process and procedures for supervising the campaign stages for the election of Governor and Vice Governor, Regent and Vice Regent, and Mayor and Vice Mayor;
that Regulation of the Election Supervisory Body Number 12 of 2017 concerning Supervision of the Campaign of Participants in the Election of Governor and Vice Governor, Regent and Vice Regent, and Mayor and Vice Mayor as amended by

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f0e54026-c1cc-46ed-99f7-033dc6f2ba34","actionData","errors"]