[{"_1":2,"_131":-5,"_132":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f0dec66c-c9bf-407b-8462-b27a1332bc93","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_127":128,"_129":130},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_98":99,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":119,"_120":121,"_122":123,"_124":-5,"_125":126},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Maros Nomor 5 Tahun 2008 tentang Retribusi Terminal Penumpang Khusus Bus Lambat dalam Kabupaten Maros","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Maros No. 5 Tahun 2008","number","5","year","2008","published_date","2008-04-17","effective_date","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Maros","place_of_enactment","Turikale","theme","Retribusi Terminal Penumpang Khusus Bus Lambat dalam Kabupaten Maros","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

retribusi
2008
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LD.2008/NO.5
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Terminal Penumpang Khusus Bus Lambat dalam Kabupaten Maros
ABSTRAK:	\n \n Dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119\r\nTahun 1998 tentang Ruang lingkup dan jenis jenis Retribusi Daerah Tingkat I\r\ndan Daerah Tingkat II, maka Retribusi Terminal merupakan Jenis Retribusi\r\nDaerah Tingkat II; bahwa sehubungan dengan semakin meningkatnya Intensitas dan Kapasitas\r\nPelayanan Jasa di Terminal, maka keberadaannya harus senantiasa tertib dan\r\nterpelihara, perlu didukung dengan Dana; bahwa Penarikan Retribusi atas Penggunaan Terminal adalah bertujuan untuk\r\nPeningkatan Pendapatan Asli Daerah; \n 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi \r\n2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan \r\n3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana \r\n 4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan \r\n 5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 \r\n6. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme \r\n 7. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara \r\n 8. Undang-undang Nomor l Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara \r\n9. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan \r\n10. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung SALINAN jawab Keuangan Negara \r\n 11. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undangundang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang \r\n12. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah \r\n 13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana \r\n14. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor \r\n15. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana Lalu Lintas \r\n16. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi \r\n 17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah \r\n18. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah \r\n19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah \r\n20. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah \r\n21. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Dacrah Kabupaten / Kota \r\n 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;\r\n 23. Peraturan Daerah Nomor I Tahun 1989 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Maros \r\n24. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 29 Tahun 2001 Retribusi Terminal Penumpang \r\n25. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 22 Tahun 2002 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir \r\n26. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2005 - 2010 \r\n27. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-- pokok Pengelolaan Keuangan Daerah \r\n28. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 2 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangurian Jangka Panjang Daerah Kabupaten Maros \r\n29. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 3 tahun 2007 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maros Tahun Anggaran 2008\r\n \n RETRIBUSI TERMINAL PENUMPANG KHUSUS BUS LAMBAT DALAM KABUPATEN MAROS \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 17 April 2008. \n 9 halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Retribusi Terminal Lembaran Daerah Tahun 1999 Nomor 8 seri B Nomor 7.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Retribusi Terminal Penumpang Khusus Bus Lambat di Kabupaten Maros. Latar belakangnya adalah untuk menertibkan dan memelihara terminal seiring dengan meningkatnya intensitas dan kapasitas pelayanan jasa di terminal, serta untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Tujuan dari retribusi ini adalah untuk membiayai penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bus umum, tempat kegiatan usaha, fasilitas lainnya di lingkungan terminal yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Maros.

Obyek retribusi meliputi pelayanan penyediaan fasilitas terminal seperti tempat menaikkan dan menurunkan penumpang, tempat parkir kendaraan dan/atau bus umum, tempat kegiatan usaha (pelataran), dan penggunaan toilet/WC. Subyek retribusi adalah setiap orang pribadi atau badan yang menggunakan fasilitas terminal. Retribusi terminal ini digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

Peraturan ini juga mengatur tentang cara mengukur tingkat penggunaan jasa berdasarkan frekuensi dan jangka waktu pemakaian fasilitas terminal. Bupati dapat memberikan keringanan, pengurangan, dan/atau pembebasan retribusi dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi atau karena bencana alam atau kerusuhan. Hak untuk melakukan penagihan retribusi kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak saat terutang retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Barang siapa yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah).","revokes",[93],{"_94":95,"_96":97},"text","Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Retribusi Terminal","link","","revoked_by",[100,104],{"_94":101,"_96":102,"_36":103},"PERDA Kab. Maros No. 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha","https://peraturan.bpk.go.id/Details/48295/perda-kab-maros-no-1-tahun-2012","a32fe59b-9246-45ec-8a01-debe57d02148",{"_94":105,"_96":106,"_36":107},"PERDA Kab. Maros No. 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum","https://peraturan.bpk.go.id/Details/46377/perda-kab-maros-no-17-tahun-2011","a8704047-8a4a-402a-9090-c2c2d7ba9701","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF MAROS REGENCY
NUMBER: 05 YEAR 2008
CONCERNING
LOCAL FEE FOR PASSENGER TERMINAL SPECIFICALLY FOR SLOW BUSES
WITHIN MAROS REGENCY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF MAROS

\n\n \n \n

Considering:

that with the enactment of the Decree of the Minister of Home Affairs Number 119 of 1998 concerning the Scope and Types of Regional Retribution of Level I and Level II Regions, the Terminal Retribution is a Type of Regional Retribution of Level II;
that in connection with the increasing Intensity and Capacity of Service in the Terminal, its existence must always be orderly and maintained, and needs to be supported by Funds;
that the Collection of Retribution for the Use of the Terminal aims to Increase Original Regional Income;
that based on the Considerations as referred to in letters a and b above, it is necessary to establish it by a Regional Regulation.

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f0dec66c-c9bf-407b-8462-b27a1332bc93","actionData","errors"]