[{"_1":2,"_137":-5,"_138":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f02d8276-eae1-4541-ac43-d9b75ef0f9c4","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_133":134,"_135":136},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_120":121,"_122":123,"_124":125,"_126":127,"_128":129,"_130":-5,"_131":132},"title","Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum","short_title","Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019","number","5","year","2019","published_date","2019-04-05","effective_date","2019-04-12","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","57fa4213-4389-455a-8429-0d46f0ce534a","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum","short_name","Peraturan Bawaslu","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"e92e83d5-daaa-47f5-a181-544e66207d3c","Politik & Pemilihan Umum","tags",[],"location","Badan Pengawas Pemilihan Umum","place_of_enactment","Jakarta","theme","Perubahan Ketiga atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2019
Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum NO. 5, BN.2019/No.419, jdih.bawaslu.go.id : 17 hlm.
Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum TENTANG Perubahan Ketiga atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum ini mulai berlaku pada tanggal 12 April 2019. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n\n1. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1826) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1098).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum ini mengatur tentang perubahan ketiga atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 mengenai tata cara penyelesaian sengketa proses pemilihan umum. Latar belakang perubahan ini adalah untuk memenuhi perkembangan dan kebutuhan hukum dalam penyelesaian sengketa antar Peserta Pemilihan Umum.

\n\n

Perubahan meliputi penambahan definisi Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwaslu Kecamatan), perubahan ketentuan mengenai sengketa proses Pemilu, penambahan pasal mengenai keputusan yang tidak dapat dijadikan objek sengketa, perubahan kewenangan Bawaslu dan Panwaslu Kecamatan dalam menyelesaikan sengketa, penambahan pasal mengenai mekanisme penyelesaian sengketa antar Peserta Pemilu, penambahan pasal mengenai penyelesaian sengketa dengan acara cepat, perubahan ketentuan mengenai Pemohon sengketa, perubahan ketentuan mengenai pihak terkait, perubahan ketentuan mengenai pengajuan permohonan sengketa, perubahan ketentuan mengenai pemeriksaan kelengkapan dokumen permohonan, penghapusan Pasal 15A, perubahan ketentuan mengenai putusan Bawaslu, perubahan ketentuan mengenai penyampaian salinan putusan, perubahan ketentuan mengenai Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa, dan penambahan formulir model PSAP 01 sampai dengan PSAP 04.

\n\n

Ketentuan substansial mencakup perubahan terhadap pasal-pasal yang mengatur tentang definisi, jenis sengketa, kewenangan lembaga pengawas pemilu, mekanisme penyelesaian sengketa, pihak yang dapat mengajukan permohonan, dan proses administrasi terkait penyelesaian sengketa pemilu.

","transitional_provisions","1. Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa dibentuk paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Badan ini diundangkan.\n2. Dalam hal Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tersedia, Permohonan diajukan secara langsung.","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[96],{"_97":98,"_99":100,"_36":101},"text","Peraturan Bawaslu No. 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/263972/peraturan-bawaslu-no-9-tahun-2022","3116525c-a119-42fe-b766-7a4a39d0291b","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[108,112,116],{"_97":109,"_99":110,"_36":111},"Peraturan Bawaslu No. 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum","https://peraturan.bpk.go.id/Details/176658/peraturan-bawaslu-no-27-tahun-2018","d6d64ced-6568-4367-8941-d4d58fa1b31a",{"_97":113,"_99":114,"_36":115},"Peraturan Bawaslu No. 18 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum","https://peraturan.bpk.go.id/Details/176649/peraturan-bawaslu-no-18-tahun-2018","b84c9955-bc62-4ddd-a56a-0078f66fa461",{"_97":117,"_99":118,"_36":119},"Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017","https://peraturan.bpk.go.id/Details/176573/peraturan-bawaslu-no-18-tahun-2017","632e8883-2619-4731-9697-6a9467e23aea","amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

GENERAL ELECTION SUPERVISORY AGENCY
REPUBLIC OF INDONESIA

REGULATION OF THE GENERAL ELECTION SUPERVISORY AGENCY
REPUBLIC OF INDONESIA

NUMBER 5 OF 2019

THIRD AMENDMENT TO THE REGULATION OF THE GENERAL ELECTION SUPERVISORY
AGENCY NUMBER 18 OF 2017 ON PROCEDURES FOR SETTLEMENT OF
GENERAL ELECTION PROCESS DISPUTES

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

THE CHAIRPERSON OF THE GENERAL ELECTION SUPERVISORY AGENCY OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n

Considering :

that to fulfill the developments and legal needs in the settlement of disputes that occur between General Election Participants, the General Election Supervisory Agency needs to regulate the procedures for settling General Election process disputes;
that based on the considerations as intended in letter a, it is necessary to stipulate a Regulation of the General Election Supervisory Agency on the Third Amendment to the Regulation of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f02d8276-eae1-4541-ac43-d9b75ef0f9c4","actionData","errors"]