[{"_1":2,"_135":-5,"_136":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","efe90ab8-7491-4aa6-85e6-bb0b39ba2b90","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_131":132,"_133":134},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_102":103,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_120":121,"_122":123,"_124":125,"_126":127,"_128":-5,"_129":130},"title","Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 1950 tentang Susunan, Kekuasaan, dan Jalan-Pengadilan Mahkamah Agung Indonesia","short_title","Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 1950","number","1","year","1950","published_date","1950-05-06","effective_date","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","ddc1b3d4-1a6f-400a-a0d3-4bbc9f4612dc","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Undang-undang (UU)","short_name","UU","subjects",[68,71],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"8239c8e8-e9f6-4adb-b763-f2824c2e6e50","Proses Peradilan & Hukum Acara",{"_54":72,"_55":73,"_57":-5},"d2d49d5d-454e-4e68-886a-ddc0e0dc4c24","Tata Kelola Administrasi Publik","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Susunan, Kekuasaan, dan Jalan-Pengadilan Mahkamah Agung Indonesia","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


1950
Undang-undang (UU) NO. 1, LL Setneg : 20 Hlm
Undang-undang (UU) TENTANG Susunan, Kekuasaan, dan Jalan-Pengadilan Mahkamah Agung Indonesia
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal . \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n\n1. Peraturan-peraturan yang bertentangan dengan Undang-undang ini.","scope_and_parties","policy_content","

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1950 ini mengatur tentang susunan, kekuasaan, dan jalan pengadilan Mahkamah Agung Indonesia.

\n\n

Latar Belakang dan Tujuan:

Undang-undang ini dibentuk untuk melaksanakan Pasal-pasal 113 dan 114, serta sebagian dari Pasal 149 Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat, yang mengamanatkan perlunya peraturan mengenai Mahkamah Agung.

\n\n

Ketentuan Substansial:

Susunan Mahkamah Agung:

Mahkamah Agung berkedudukan di Ibukota Republik Indonesia Serikat atau tempat lain yang ditetapkan Presiden.
Terdiri dari seorang Ketua, sekurang-kurangnya seorang Wakil Ketua, dan sekurang-kurangnya empat orang anggota (Hakim Agung), dibantu oleh seorang Panitera dan beberapa panitera pengganti.
Terdapat seorang Jaksa Agung dan dua orang Jaksa Agung Muda pada Mahkamah Agung.

\n\n

Kewenangan Mahkamah Agung:

Melakukan pengawasan tertinggi atas pengadilan-pengadilan federal, pengadilan-pengadilan tertinggi daerah bagian, dan pengadilan-pengadilan lain daerah bagian (selama tidak ada pengawasan tertinggi oleh daerah bagian).
Menyelenggarakan peradilan dengan saksama dan seyogya.
Memutus pada tingkat pertama dan terakhir semua perselisihan tentang kekuasaan mengadili antar pengadilan.
Memutus pada tingkat kedua atas putusan-putusan wasit yang mengenai nilai harga 25.000 rupiah atau lebih.
Melakukan kasasi, yaitu pembatalan atas putusan pengadilan lain dalam tingkatan peradilan terakhir dan penetapan serta perbuatan pengadilan lain dan para Hakim yang bertentangan dengan hukum, kecuali putusan pengadilan dalam perkara pidana yang mengandung pembebasan terdakwa dari segala tuntutan.

\n\n

Hak dan Kewajiban:

Hakim, Panitera, dan Jaksa Agung harus memiliki ijazah penghabisan dari Perguruan Tinggi bagian hukum, kecuali jika Presiden memberi dispensasi.
Hakim, Panitera, dan Jaksa Agung harus warga negara Indonesia.
Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Mahkamah Agung diangkat oleh Presiden atas anjuran Dewan Perwakilan Rakyat.

","transitional_provisions","1. Segala perkara yang masih sedang dalam pemeriksaan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dan oleh Hooggerechtshof, dijalankan dan diselesaikan oleh Mahkamah Agung Indonesia dengan pengertian, bahwa dalam menghitung tenggang-tenggang yang ditentukan tidak dihitung tenggang antara 27 Desember 1949 sampai mulai berlakunya Undang-undang ini.","sanctions","(-)","revokes",[96],{"_97":98,"_99":100,"_36":101},"text","PP No. 1 Tahun 1945 tentang Tentang Dan Mulai Berlakunja Undang-Undang Dan Peraturan Pemerintah","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/77857/pp-no-1-tahun-1945","cc2ece2b-7d1d-44d5-abff-e80d001fa75f","revoked_by",[104],{"_97":105,"_99":106,"_36":107},"UU No. 13 Tahun 1965 tentang Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Mahkamah Agung","https://peraturan.bpk.go.id/Details/50194/uu-no-13-tahun-1965","989420e7-8d36-47c8-afd2-e08b5cd2a57f","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[116],{"_97":117,"_99":118,"_36":119},"UU No. 56 Tahun 1958 tentang Pengubahan Undang-Undang No. 1 Tahun 1950 Tentang Susunan, Kekuasaan dan Jalan Pengadilan Mahkamah Agung Indonesia (Lembaran-Negara Tahun 1950 No.30)","https://peraturan.bpk.go.id/Details/52272/uu-no-56-tahun-1958","12d1258e-640a-4407-bdb9-3a644d02545c","partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

LAW NUMBER 1 OF 1950
CONCERNING
COMPOSITION, AUTHORITY AND JUDICIAL PROCEDURE OF THE SUPREME COURT OF INDONESIA

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF THE UNITED STATES OF INDONESIA

Considering:	that to implement Articles 113 and 114, and what is desired by part of Article 149 of the Provisional Constitution of the Republic of the United States of Indonesia, it is necessary to have regulations;
In view of:	Article 127 chapter b of the Constitution;

With the approval of the House of Representatives

","pdf_url","/proxy/pdf?id=efe90ab8-7491-4aa6-85e6-bb0b39ba2b90","actionData","errors"]