[{"_1":2,"_138":-5,"_139":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ef001251-03d6-41b4-8ddf-dd021db358eb","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_134":135,"_136":137},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":118,"_123":124,"_125":126,"_127":128,"_129":130,"_131":-5,"_132":133},"title","Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor","short_title","Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2014","number","8","year","2014","published_date","2014-04-30","effective_date","2014-05-16","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","6ddf65bc-d0b6-4d08-b564-a0706b3354d3","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Menteri Hukum dan HAM","short_name","Permenkumham","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"86fc4614-8fc5-4d8e-a848-013614af0932","Kewarganegaraan & Keimigrasian","tags",[],"location","Kementerian Hukum dan HAM","place_of_enactment","Jakarta","theme","Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2014
Peraturan Menteri Hukum dan HAM NO. 8, BN.2014/No.649, peraturan.go.id :24 Hlm
Peraturan Menteri Hukum dan HAM TENTANG Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Hukum dan HAM ini mulai berlaku pada tanggal 16 Mei 2014. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01-1Z.03.10 Tahun 1995 tentang Paspor Biasa\n2. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.GR.01.01 Tahun 2012 tentang Perubahan Keenam atas Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01-IZ.03.10 Tahun 1995 tentang Paspor Biasa, Paspor untuk Orang Asing, Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk Warga Negara Indonesia, dan Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk Orang Asing\n3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2012 tentang Spesifikasi Teknis Pengaman Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2012 tentang Spesifikasi Teknis Pengaman Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Menteri ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengamanan paspor biasa dan surat perjalanan laksana paspor dengan menggunakan teknologi pengaman yang sesuai standar International Civil Aviation Organization. Kebijakan ini mengatur tentang penerbitan, penggantian, dan pembatalan paspor biasa serta surat perjalanan laksana paspor. Permohonan paspor dapat diajukan secara manual atau elektronik dengan melampirkan dokumen persyaratan yang ditentukan. Pejabat Imigrasi bertanggung jawab dalam pemeriksaan dan penerbitan paspor, termasuk verifikasi data biometrik. Peraturan ini juga mengatur spesifikasi teknis pengaman paspor dan surat perjalanan, serta pengadaan dan pendistribusian blangko paspor. Selain itu, terdapat ketentuan mengenai penarikan dan pencabutan paspor dalam kondisi tertentu, serta penggantian paspor yang rusak atau hilang.

","transitional_provisions","1. Paspor biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya berakhir.\n2. Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, blanko Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor yang telah dicetak dengan spesifikasi teknis pengaman berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2012 tentang Spesifikasi Teknis Pengaman Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2012 tentang Spesifikasi Teknis Pengaman Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor tetap sah dan dapat digunakan sampai dengan persediaannya habis.","sanctions","(-)","revokes",[94,100,104,107],{"_95":96,"_97":98,"_36":99},"text","Permenkumham No. 16 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2012 tentang Spesifikasi Teknis Pengaman Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/133374/permenkumham-no-16-tahun-2013","79b02d1b-c40d-423b-b154-37c83399318f",{"_95":101,"_97":102,"_36":103},"Permenkumham No. 7 Tahun 2012 tentang Spesifikasi Teknis Pengaman Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor","https://peraturan.bpk.go.id/Details/134399/permenkumham-no-7-tahun-2012","3980c5c4-9225-45de-82d7-fc4075504304",{"_95":105,"_97":106},"Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01-1Z.03.10 Tahun 1995 tentang Paspor Biasa","",{"_95":108,"_97":106},"Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH- 01.GR.01.01 Tahun 2012 tentang Perubahan Keenam atas Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01-IZ.03.10 Tahun 1995 tentang Paspor Biasa, Paspor untuk Orang Asing, Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk Warga Negara Indonesia, dan Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk Orang Asing","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[119],{"_95":120,"_97":121,"_36":122},"Permenkumham No. 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor","https://peraturan.bpk.go.id/Details/280232/permenkumham-no-18-tahun-2022","2ad1553e-25bd-4d86-a2cd-334083059c66","partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

STATE GAZETTE
REPUBLIC OF INDONESIA
No.649,2014 KEMENKUMHAM. Ordinary Passport. Travel
Document in Lieu of Passport

REGULATION OF THE MINISTER OF LAW AND HUMAN RIGHTS
REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 8 OF 2014
CONCERNING
ORDINARY PASSPORTS AND TRAVEL DOCUMENTS IN LIEU OF PASSPORTS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE MINISTER OF LAW AND HUMAN RIGHTS OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

Considering:

that in order to improve the security quality of
ordinary passports and travel documents in lieu of passports
by using appropriate security technology
and standardized International Civil Aviation
Organization, it is necessary to amend, add, and
improve the security features and design on
ordinary passport forms and travel documents in lieu of
passports;
that based on the considerations as
referred to in letter a and to implement
the provisions of Article 70 of Government Regulation Number
31 of 2013 concerning Implementing Regulations of
Law Number 6 of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ef001251-03d6-41b4-8ddf-dd021db358eb","actionData","errors"]