[{"_1":2,"_128":-5,"_129":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","eda704e8-5ab4-4c35-8b32-01c588f53d05","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_124":125,"_126":127},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":89,"_91":92,"_93":94,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":118,"_119":120,"_121":-5,"_122":123},"title","Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 12 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Dumping (Pembuangan) Limbah Ke Laut","short_title","Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 12 Tahun 2018","number","12","year","2018","published_date","2018-04-26","effective_date","2018-05-09","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","cef6cb7f-9d3f-458b-8917-e58a49caa4bc","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan","short_name","Permen LHK","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"77c3c655-b075-4c53-992f-97ea74d16db2","Perlindungan Lingkungan Hidup","tags",[],"location","Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan","place_of_enactment","Jakarta","theme","Persyaratan dan Tata Cara Dumping (Pembuangan) Limbah Ke Laut","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2018
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan NO. 12, BN 2018/ NO 623; http://jdih.menlhk.co.id/: 19 HLM
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan TENTANG Persyaratan dan Tata Cara Dumping (Pembuangan) Limbah Ke Laut
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan ini mulai berlaku pada tanggal 09 Mei 2018. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2004 tentang Baku Mutu Air Laut.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Menteri ini mengatur persyaratan dan tata cara dumping (pembuangan) limbah ke laut. Latar belakang peraturan ini adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut dan Pasal 182 Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun. \n\nKetentuan substansial dalam peraturan ini meliputi:\n\n1. **Jenis Limbah yang Diatur**: Limbah B3 (tailing dari pertambangan mineral dan serbuk bor dari eksplorasi migas dengan lumpur sintetis) dan limbah non-B3 (serbuk bor dan limbah lumpur bor dari eksplorasi migas dengan lumpur air).\n2. **Persyaratan Dumping**: Setiap orang dilarang melakukan dumping limbah tanpa izin. Limbah harus memenuhi persyaratan sebelum dumping, termasuk netralisasi atau penurunan kadar racun, uji total konsentrasi zat pencemar, toksikologi LC50, dan teratogenisitas (untuk limbah B3 tailing) atau kandungan hidrokarbon (untuk limbah serbuk bor).\n3. **Lokasi Dumping**: Lokasi harus memenuhi persyaratan seperti terletak di dasar laut dengan lapisan termoklin permanen, tidak berada di daerah sensitif, dan rona awal kualitas air laut harus memenuhi baku mutu.\n4. **Tata Cara Dumping**: Memperhatikan penurunan kadar racun, jenis limbah, jumlah limbah, jarak terhadap daerah sensitif, waktu, debit, dan cara dumping. Tailing menggunakan alat penyalur, sedangkan serbuk bor dan lumpur bor dapat dilakukan in situ atau ex situ dengan cara tertentu.\n5. **Pemantauan Lingkungan**: Wajib melakukan pemantauan terhadap kolom air, sedimen laut, dan ekosistem laut. Pemantauan dilakukan secara berkala dengan frekuensi yang berbeda tergantung jenis limbah dan lokasi.\n6. **Perizinan**: Setiap orang yang melakukan dumping limbah wajib memiliki izin dari Menteri. Izin mencakup identitas pemegang izin, tanggal penerbitan, masa berlaku, persyaratan lingkungan hidup, dan kewajiban pemegang izin.","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[95,101],{"_96":97,"_98":99,"_36":100},"text","Permen LHK No. 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara Dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/211000/permen-lhk-no-6-tahun-2021","bb3ad265-168d-4ef1-8124-c58d6b663e10",{"_96":102,"_98":103,"_36":104},"Permen LHK No. 20 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.12/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Dumping (Pembuangan) Limbah Ke Laut","https://peraturan.bpk.go.id/Details/163456/permen-lhk-no-20-tahun-2020","154bcdbb-6ac1-463c-9de4-892486d36e1a","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGULATION OF THE MINISTER OF ENVIRONMENT AND FORESTRY
REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER P.12/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2018
ON
REQUIREMENTS AND PROCEDURES FOR DUMPING (DISPOSAL)
OF WASTE INTO THE SEA

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE MINISTER OF ENVIRONMENT AND FORESTRY OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that to implement the provisions of Article 18 paragraph (2) of Government Regulation Number 19 of 1999 concerning Control of Pollution and/or Destruction of the Sea and Article 182 of Government Regulation Number 101 of 2014 concerning Management of Hazardous and Toxic Waste, it is necessary to stipulate a Regulation of the Minister of Environment and Forestry concerning Requirements and Procedures for Dumping (Disposal) of Waste into the Sea;

In view of:

Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management (State Gazette of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=eda704e8-5ab4-4c35-8b32-01c588f53d05","actionData","errors"]