[{"_1":2,"_130":-5,"_131":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ed763cae-993c-4170-9fc1-6aca6d17d79f","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_126":127,"_128":129},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":91,"_92":91,"_93":94,"_101":102,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":118,"_119":120,"_121":122,"_123":-5,"_124":125},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Cimahi Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Cimahi Nomor 8 Tahun 2012","number","8","year","2012","published_date","2012-07-09","effective_date","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68,71],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"85de4ef9-09f3-4ff4-90b8-7814b69ae18f","Badan Usaha Milik Daerah",{"_54":72,"_55":73,"_57":-5},"88f2972e-158f-4396-b4de-acd42e05eae1","Organisasi Komisi & Badan Negara","tags",[],"location","Pemerintah Kota Cimahi","place_of_enactment","Cimahi","theme","Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

bumd - Pembentukan
2012
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 8, LD 2012/8 SERI D
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah
ABSTRAK:	\n \n bahwa Badan Usaha Milik Daerah dengan bentuk hukum Perusahaan Daerah dan atau Perseroan Terbatas, merupakan alat kelengkapan Otonomi Daerah, harus bekerja secara profesional sehingga mampu meningkatkan dan mendorong pertumbuhan perekonomian serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah; bahwa salah satu upaya untuk mewujudkan otonomi daerah serta untuk mendorong kinerja terhadap suatu BUMD yang bertanggungjawab dan kredibel, Pemerintah Daerah dimungkinkan untuk mengembangkan berbagai potensi yang ada (tidak hanya jasa pelayanan masyarakat), sesuai yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah dengan Peraturan Daerah; \n Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997; Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999; Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2001; Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998; Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01.HT.01.10 Tahun 2007; Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.02.HT.01.10 Tahun 2007; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1998; Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 43 Tahun 2000; Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 5 Tahun 2008; \n Peraturan Daerah ini mengatur tentang maksud, tujuan, asas dan bentuk BUMD, kegiatan usaha, tempat kedudukan, modal dasar dan saham, kepengurusan dan organ BUMD, rencana kerja dan anggaran perusahaan, laporan keuangan tahunan, penetapan dan penggunaan laba, perubahan bentuk badan hukum perusahaan daerah menjadi perseroan, pembinaan, pengawasan, tanggungjawab dan tuntutan ganti rugi. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Juli 2012. \n Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 3 Tahun 2006 dicabut. \n 59 hal \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 3 Tahun 2006 tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2006 Nomor 59 Seri D)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Kota Cimahi. Latar belakang pembentukan BUMD adalah untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah dan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Tujuan pembentukan BUMD adalah untuk menyelenggarakan kegiatan usaha jasa pelayanan dan produksi, mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat, dan meningkatkan PAD.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini meliputi:

BUMD dapat berbentuk Perusahaan Daerah (PD) atau Perseroan Terbatas (PT).
Kegiatan usaha BUMD meliputi usaha yang menjadi urusan daerah sesuai peraturan perundang-undangan.
Modal dasar Perusahaan Daerah ditetapkan oleh Walikota setelah mendapat persetujuan DPRD, sedangkan modal dasar Perseroan terdiri atas seluruh nilai nominal saham, dengan kepemilikan Pemerintah Daerah minimal 51%.
Pengurus Perusahaan Daerah terdiri dari Badan Pengawas dan Direksi, sedangkan organ Perseroan terdiri dari RUPS, Direksi, dan Dewan Komisaris.
Direksi Perusahaan Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Walikota, sedangkan Direksi Perseroan diangkat oleh Walikota untuk pertama kali, selanjutnya oleh RUPS.
Badan Pengawas Perusahaan Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Walikota.
RKAP Perusahaan Daerah disahkan oleh Walikota, sedangkan RKAP Perseroan diputuskan oleh RUPS.
Laporan keuangan tahunan Perusahaan Daerah diaudit oleh BPKP atau Akuntan Publik, sedangkan laporan keuangan tahunan Perseroan disampaikan kepada RUPS setelah ditelaah oleh Dewan Komisaris.
Penetapan dan penggunaan laba Perusahaan Daerah diatur dengan persentase yang telah ditentukan, sedangkan penetapan dan penggunaan laba Perseroan diputuskan oleh RUPS.

Peraturan ini juga mengatur tentang perubahan bentuk badan hukum Perusahaan Daerah menjadi Perseroan, pembinaan oleh Walikota, pengawasan oleh Inspektorat, serta tanggung jawab dan tuntutan ganti rugi.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[95],{"_96":97,"_98":99,"_36":100},"text","PERDA Kota Cimahi No. 3 Tahun 2006 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/203661/perda-kota-cimahi-no-3-tahun-2006","c10d8a73-56bd-4522-b259-02ef440efd07","revoked_by",[103],{"_96":104,"_98":105,"_36":106},"PERDA Kota Cimahi No. 11 Tahun 2014 tentang PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DAERAH","https://peraturan.bpk.go.id/Details/62589/perda-kota-cimahi-no-11-tahun-2014","e4bcfebb-c98d-4e57-9e50-bb954ca7d509","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL GAZETTE
СІМАНІ CITY

NUMBER : 145 YEAR : 2012 SERIES : D

REGIONAL REGULATION OF СІМАНІ CITY
NUMBER 8 OF 2012
CONCERNING
ESTABLISHMENT OF REGIONAL-OWNED ENTERPRISES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF СІМАНІ,

\n\n \n \n

Considering:

that Regional-Owned Enterprises in the legal form of Regional Companies and/or Limited Liability Companies, are integral parts of Regional Autonomy, must work professionally so as to be able to increase and encourage economic growth\nand increase local revenue;
that one of the efforts to realize regional autonomy and to encourage performance towards a responsible and credible BUMD, the Regional Government is allowed to develop various existing potentials (not only community service), as regulated in the prevailing laws and regulations;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is deemed necessary to stipulate the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ed763cae-993c-4170-9fc1-6aca6d17d79f","actionData","errors"]