[{"_1":2,"_126":-5,"_127":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c10d8a73-56bd-4522-b259-02ef440efd07","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_122":123,"_124":125},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":91,"_92":91,"_93":94,"_95":96,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":118,"_119":-5,"_120":121},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Cimahi Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Cimahi Nomor 3 Tahun 2006","number","3","year","2006","published_date","2006-04-03","effective_date","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68,71],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"73d0e312-aa83-444c-a52f-e309dbb041bc","Pembentukan Lembaga Negara",{"_54":72,"_55":73,"_57":-5},"85de4ef9-09f3-4ff4-90b8-7814b69ae18f","Badan Usaha Milik Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kota Cimahi","place_of_enactment","Cimahi","theme","Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) - pembentukan
2006
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD 2006/59 SERI D
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
ABSTRAK:	\n \n bahwa Badan Usaha Milik Daerah dengan bentuk hukum Perusahaan Daerah, merupakan alat kelengkapan Otonomi Daerah, harus mampu meningkatkan dan mendorong pertumbuhan perekonomian serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah; bahwa salah satu upaya untuk mewujudkan otonomi yang nyata dan bertanggungjawab, Pemerintah Daerah dimungkinkan untuk mengembangkan berbagai potensi yang ada, antara lain potensi jasa pelayanan masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; bahwa sehubungan dengan huruf a dan huruf b di atas, dipandang perlu menetapkan Perusahaan Daerah Kota Cimahi tentang Perusahaan Daerah Jasa Pelayanan Masyarakat Kota Cimahi; \n UU No 5 Tahun 1962; UU No 9 Tahun 2001; UU No 17 Tahun 2003; UU No 32 Tahun 2004; UU No 33 Tahun 2004; PP No 53 Tahun 2005; PP No 58 Tahun 2005; Perda Kota Cimahi No 1 Tahun 2003; \n Peraturan Daerah ini mengatur tentang pembentukan badan usaha milik daerah (BUMD) dengan penetapan batasan istilah pada pengaturannya. Diatur tentang pembentukan dan tujuan, kegiatan usaha, tempat kedudukan, permodalan, pengurus, direksi, badan pengawas, tugas, wewenang, rencana kerja dan anggaran perusahaan (RKAP), pengelolaan barang, laporan keguatan usaha, tahun buku dan perhitungan tahunan, penetapan dan penggunaan laba serta pemberian jasa produksi, pembinaan, pengawasan, tanggungjawab dan tuntutan ganti rugi, penggabungan, peleburan dan pengambil-alihan, pembubaran dan likuidasi. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 03 April 2006. \n 26 hal \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini membentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kota Cimahi dengan tujuan menyelenggarakan kegiatan usaha jasa pelayanan dan produksi, mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat, dan meningkatkan pendapatan daerah. BUMD ini berbentuk Perusahaan Daerah (PD) yang kegiatan usahanya meliputi urusan daerah sesuai peraturan perundang-undangan. PD dapat membentuk cabang dan unit usaha. Modal dasar PD ditetapkan oleh Walikota setelah mendapat persetujuan DPRD, berasal dari aset Pemerintah Daerah yang dipisahkan.

Pengurus PD terdiri dari Direksi dan Badan Pengawas. Direksi, yang bertanggung jawab kepada Walikota, bertugas memimpin kegiatan BUMD, menyusun rencana kerja, mengelola kekayaan, dan mewakili BUMD. Direksi memerlukan persetujuan Walikota untuk kerjasama dengan badan usaha lain, pinjaman, investasi, dan tindakan lain yang memerlukan persetujuan. Badan Pengawas bertugas mengawasi kegiatan operasional PD, memberikan saran kepada Kepala Daerah terkait pengangkatan Direksi dan program kerja, serta memberikan pendapat atas laporan keuangan dan kinerja PD. Badan Pengawas berwenang memberi peringatan kepada Direksi, memeriksa Direksi yang diduga merugikan perusahaan, mengesahkan rencana kerja, dan menerima/menolak pertanggungjawaban keuangan.

Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) menjadi pedoman pengelolaan BUMD. Direksi menyampaikan RKAP kepada Walikota untuk pengesahan setelah mendapat persetujuan Badan Pengawas. Walikota menetapkan perencanaan kebutuhan, tata cara pengadaan, pendistribusian, penyimpanan, pemeliharaan, inventarisasi dan perubahan status hukum barang Perusahaan Daerah. Direksi menyampaikan laporan kegiatan usaha setiap 3 bulan kepada Badan Pengawas. Tahun buku perusahaan adalah tahun kalender. Laporan keuangan tahunan diaudit oleh BPKP atau Akuntan Publik. Laba bersih digunakan untuk bagian laba Pemerintah Daerah, jasa produksi, dana pensiun pegawai, cadangan investasi, dan dana sosial. Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan umum terhadap Perusahaan Daerah.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[97],{"_98":99,"_100":101,"_36":102},"text","PERDA Kota Cimahi No. 8 Tahun 2012 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/204007/perda-kota-cimahi-no-8-tahun-2012","ed763cae-993c-4170-9fc1-6aca6d17d79f","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL GAZETTE
CIMAHI CITY

NUMBER: 59
YEAR 2006
SERIES: D

REGIONAL REGULATION OF CIMAHI CITY
NUMBER 3 OF 2006
CONCERNING
ESTABLISHMENT OF REGIONAL OWNED ENTERPRISES
(BUMD)

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF CIMAHI

\n\n \n \n \n \n \n

Considering:

that Regional Owned Enterprises in the legal form of Regional Companies, are an integral part of Regional Autonomy, must be able to improve and encourage economic growth and increase Regional Original Income;
that one of the efforts to realize real and responsible autonomy, the Regional Government is allowed to develop various existing potentials, including the potential for community service based on prevailing laws and regulations;
that in connection with letters a and b above, it is deemed necessary to stipulate a Regional Regulation of Cimahi City concerning the Regional Company for Community Service of Cimahi City.

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c10d8a73-56bd-4522-b259-02ef440efd07","actionData","errors"]