[{"_1":2,"_139":-5,"_140":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ed2e25f4-3c1d-4d37-b4bf-4f00a4fb5dc0","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_135":136,"_137":138},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_124":125,"_126":127,"_128":129,"_130":131,"_132":-5,"_133":134},"title","Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia","short_title","Peraturan Presiden (PERPRES) No. 38 Tahun 2010","number","38","year","2010","published_date","2010-06-15","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","6910a8b1-2cbb-425c-8ca9-861501b76ebd","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Presiden (Perpres)","short_name","PERPRES","subjects",[68,71],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"6880e2e1-3744-4ea6-b867-087dc30a5aa1","Struktur Organisasi Pemerintah",{"_54":72,"_55":73,"_57":-5},"83cf7aa3-07dc-4292-9807-b06fe839e651","Pembentukan Lembaga Negara","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2010
Peraturan Presiden (PERPRES) NO. 38,
Peraturan Presiden (PERPRES) TENTANG Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Presiden (PERPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Juni 2010. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Keputusan Presiden Nomor 86 Tahun 1999 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia","scope_and_parties","policy_content","

Latar Belakang dan Tujuan
Peraturan Presiden ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, dengan tujuan mengatur organisasi dan tata kerja Kejaksaan Republik Indonesia.

Ketentuan Substansial
Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan. Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Struktur organisasi Kejaksaan terdiri dari Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri. Jaksa Agung dibantu oleh Wakil Jaksa Agung dan beberapa Jaksa Agung Muda yang masing-masing memiliki bidang tugas khusus seperti pembinaan, intelijen, tindak pidana umum, tindak pidana khusus, perdata dan tata usaha negara, serta pengawasan. Selain itu, terdapat Badan Pendidikan dan Pelatihan, Staf Ahli, dan Pusat yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kejaksaan.

","transitional_provisions","1. Pada saat mulai berlakunya Peraturan Presiden ini, seluruh organisasi di lingkungan Kejaksaan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 86 Tahun 1999 tetap menjalankan tugas dan fungsinya sampai dengan terbentuknya organisasi Kejaksaan secara terinci berdasarkan Peraturan Presiden ini.\n2. Seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan di lingkungan Kejaksaan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 86 Tahun 1999 tetap melaksanakan tugas dan fungsi Kejaksaan sampai dengan diatur kembali berdasarkan Peraturan Presiden ini.\n3. Jabatan Seksi pada Jaksa Agung Muda dan jabatan Subseksi pada Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri tetap melaksanakan tugas dan fungsinya dengan ketentuan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak ditetapkannya Peraturan Presiden ini, jabatan-jabatan tersebut dihapus dan disesuaikan dengan Peraturan Presiden ini.\n4. Peraturan pelaksanaan dari Keputusan Presiden Nomor 86 Tahun 1999 dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diubah atau diganti dengan peraturan baru berdasarkan Peraturan Presiden ini.","sanctions","(-)","revokes",[96],{"_97":98,"_99":100,"_36":101},"text","KEPPRES No. 86 Tahun 1999 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/58459/keppres-no-86-tahun-1999","24c4dddb-e84e-4f27-a24a-8e0be297db18","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[112,116,120],{"_97":113,"_99":114,"_36":115},"PERPRES No. 15 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia","https://peraturan.bpk.go.id/Details/277489/perpres-no-15-tahun-2024","0844f331-f25f-4be0-858d-c28c74f5382f",{"_97":117,"_99":118,"_36":119},"PERPRES No. 15 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia","https://peraturan.bpk.go.id/Details/161829/perpres-no-15-tahun-2021","c2d3fbb0-a327-47bd-bbbc-df4b75bc6303",{"_97":121,"_99":122,"_36":123},"PERPRES No. 29 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia","https://peraturan.bpk.go.id/Details/40175/perpres-no-29-tahun-2016","66d5cdb9-3df4-460a-a231-866a04635c6a","partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

PRESIDENTIAL REGULATION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 38 OF 2010
CONCERNING
ORGANIZATION AND WORK PROCEDURE
OF THE PROSECUTOR'S OFFICE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

Considering:	that to implement the provisions of Article 6 paragraph (1) of Law Number 16 of 2004 concerning the Prosecutor's Office of the Republic of Indonesia, it is necessary to stipulate a Presidential Regulation concerning the Organization and Work Procedure of the Prosecutor's Office of the Republic of Indonesia;
In view of:	Article 4 paragraph (1) of the 1945 Constitution of the State of the Republic of Indonesia; Law Number 8 of 1981 concerning the Criminal Procedure Code (State Gazette of the Republic of Indonesia of 1981 Number 76, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 3209); Law Number 16 of 2004 concerning the Prosecutor's Office of the Republic

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ed2e25f4-3c1d-4d37-b4bf-4f00a4fb5dc0","actionData","errors"]